Bila tidak ada aral melintang, masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi Sumatra akan dimulai pada 1 Agustus 2026. Aceh mendapatkan alokasi hampir 59 triliun rupiah, di luar APBN reguler.
Komparatif.ID, Banda Aceh— Kamis siang, 23 Juli 2026. Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, yang juga Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) tiba di UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.
Di bawah Warung Kopi Rumoh Aceh di dalam lingkungan Kopelma Darussalam, Safrizal disambut oleh Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Sejurus kemudian, mereka menyeruput kopi panas di bawah naungan Rumoh Aceh.
Seperti biasa, Safrizal yang pernah menjadi Pj Gubernur Aceh, menyeruput kopi Americano panas. Beberapa detik sebelumnya, ia telah mengudap sepotong kue lapis yang sedap rasanya.
Lima belas menit mereka bercengkerama, Prof. Mujib—demikian ia sering disapa koleganya—mengantar Dr. Safrizal ke ruang Podcast UIN Ar-Raniry. Ya, hari ini, Safrizal memenuhi undangan podcast UIN Ar-Raniry dan Serambi Indonesia. Kedua podcast tersebut—meskipun menggunakan alat masing-masing—disatukan dalam satu studio.
“Kita harus berkejaran dengan waktu,” kata Safrizal sembari tersenyum. Pria peramah tersebut merupakan sosok birokrat yang dikenal dekat dengan wartawan dan pegiat komunikasi. Ia baru datang dari Jakarta, dan tanpa sempat istirahat langsung menuju Darussalam, demi memenuhi undangan podcast di sela-sela kesibukan rutinnya di Aceh selama ditunjuk sebagai Kepala Posko Wilayah PRR.
Masa Transisi Darurat Segera Berakhir
Dalam podcast pertama bersama UIN Ar-Raniry, Dr. Safrizal menyampaikan masa transisi darurat akan segera berakhir pada 30 Juli 2026. Mulai 1 Agustus 2026, Aceh, Sumut, dan Sumbar akan memasuki masa post disaster (masa rehabilitasi-rekonstruksi). Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Rp100,1 triliun untuk membangun tiga provinsi yang dihantam oleh bencana hidrometeorologi Sumatra pada pekan terakhir November tahun lalu.
Seluruh proses tahapan pemulihan Aceh, Sumut, dan Sumbar telah dimasukkan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra. Aceh mendapatkan porsi paling besar yaitu mencapai Rp58,9 triliun, atau lebih dari 50 persen.
Dari 58,9 triliun rupiah tersebut, dibagi dalam tiga tahapan, pertama untuk tahun 2026, 2027, dan 2028. Untuk tahun 2026, proses penggunaan anggaran telah berlangsung sejak proses tanggap darurat dimulai. Total anggaran untuk tahun ini Rp24,215 triliun. Belum terserap semuanya, dan masa kerjanya masih tersisa enam bulan lagi.
“Untuk tahun 2027 dialokasikan Rp20,219 triliun, dan sisanya untuk tahun 2028 (Rp14,539 triliun),” terang Safrizal.
Bencana hidrometeorologi Sumatra merupakan bencana paling luas yang pernah terjadi di Indonesia. Menjadi sebuah pengalaman baru bagi pemerintah, terjadi di 54 kabupaten yang terdampak langsung di tiga provinsi. Bencana ini tidak terjadi dalam satu hamparan, berbeda dengan gempa bumi dan tsunami yang terjadi tahun 2004.
“Dalam hal jumlah korban, gempa bumi dan tsunami Aceh merupakan yang paling besar. Tapi kalau skala kerusakan, bencana hidrometeorologi ini sangat luas. Terjadi di 18 kabupaten/kota,” kata Safrizal.
Negara Hadir dan Memulihkan Kondisi
Sejak hari pertama bencana, pemerintah telah hadir melalui pemerintah daerah masing-masing wilayah bencana. Sementara itu, Pemerintah Pusat juga turun langsung ke daerah bencana satu atau dua hari setelah bencana menggulung Aceh. Pemerintah melakukan penyelamatan terhadap korban, menyediakan dapur umum, evakuasi penyintas, dan menyelenggarakan pusat pengungsian, serta menyediakan logistik pangan.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pendataan serta penanganan secara darurat infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan. Sejak hari pertama bencana, pemerintah telah bekerja. Demikian juga pihak swasta dan warga yang ikut turun tangan.
“Saat itu pemerintah bersama swasta dan masyarakat umum bergerak secara bersama untuk membantu para penyintas,” katanya.
Ketika menjawab sejumlah pertanyaan saat podcast bersama Serambi Indonesia, mantan Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Aceh tersebut menyampaikan data detail tentang apa yang sudah dan sedang dikerjakan oleh pemerintah di wilayah bencana.
Bencana yang melanda 18 kabupaten, 226 kecamatan, dan 3.300 gampong (desa) di Aceh merupakan sebuah musibah yang sangat luas dan masif. Daya rusaknya sangat parah.
Bencana tersebut merenggut ratusan jiwa dan sejumlah lainnya hilang sampai saat ini. Meluluhlantakkan permukiman, perkebunan, lahan pertanian, perikanan, jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya, serta menyebabkan 2.108.582 kepala keluarga Aceh harus mengungsi dan 37 ribu rumah rusak.
“Sungguh luas dan besar musibah itu,” kata Safrizal.
Ada yang lebih besar dan lebih penting ketimbang angka-angka. Di dalam bencana ini, ada manusia yang menjadi korban utama. Itulah yang membuat Safrizal segera terbang ke Aceh pada 29 November 2025. Saat bencana terjadi, saluran komunikasi putus. Listrik padam, informasi sangat minim. Dia yang sedang di Tapanuli Utara untuk kepentingan penanganan banjir bandang, segera terbang malam dengan Cessna ke Aceh melalui Bandara Silangit.
Tiba di Aceh, Safrizal trenyuh. Rasa-rasanya kakinya tidak kuat lagi berdiri. Ia melihat rakyat di dalam lumpur, menyatu sama lain dalam mahaduka.
Seiring bulan berjalan, ketika dirinya ditunjuk sebagai Kaposko Wilayah PRR, dirinya tidak menolak. Ia langsung menyatakan siap, karena itulah kesempatan besar untuk membantu Aceh secara lebih besar.
Sejak saat itu, dia menetap hampir penuh di lokasi bencana dan terjun ke titik-titik bencana, memastikan proses tanggap darurat berjalan dengan baik. Ia membangun koordinasi dengan lintas instansi, memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana penanganan darurat.
Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, BUMN, Pemerintah Daerah, swasta, dan kelompok masyarakat hingga individu menyatu dalam satu misi: membantu semaksimal mungkin supaya derita korban bencana dapat berkurang.
Pembangunan Kembali Aceh Masa Transisi
Pembangunan/pembenahan ruas jalan nasional langsung dilakukan sejak 25 Januari 2026. Alhamdulillah, saat ini 46 ruas jalan nasional telah mencapai fungsionalitas 100 persen. Demikian juga 23 unit jembatan nasional yang rusak sebagian atau rusak total kini juga telah 100 persen fungsional.
Dari 1.638 jalan daerah, yang telah dibenahi mencapai 1.543 ruas. Persentasenya mencapai 94,20 persen. Dari 655 jembatan daerah, 380 unit telah ditangani.
Sektor pendidikan telah berjalan 100 persen. Dari 3.120 sekolah terdampak bencana, proses belajar mengajarnya telah 100 persen berlangsung. Ada yang sudah kembali ke gedung asal, ada yang belajar di tenda darurat, dan ada yang menumpang pada bangunan lain.
Layanan di 867 Puskesmas terdampak telah beroperasi normal 100%. Dua Puskesmas yang bangunannya hancur kini dipindahkan operasionalnya ke dalam bangunan modular, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak-Lak di Aceh Tenggara.
Baca juga: Kaposwil Satgas PRR Aceh Safrizal ZA Dorong Percepatan Stimulan dan Huntap
Dari 104 unit bangunan faskes yang diverifikasi Kementerian PU, sebanyak 11 faskes selesai direhabilitasi, 1 sedang direhabilitasi, 52 faskes selesai dibersihkan dan siap direhabilitasi, 2 selesai dibangun sebagai faskes darurat persiapan relokasi, 4 unit akan direlokasi, dan 28 unit faskes dinyatakan tidak ditangani Kemen PU karena kerusakannya tidak terkait langsung dengan bencana.
Enam unit Pustu yang masih belum dapat beroperasi dipindahkan pelayanannya sementara ke rumah dinas, rumah bidan, atau gedung pemerintah terdekat.
Dari target pembangunan 18.943 unit huntara di Aceh, sebanyak 18.861 unit telah selesai dikonstruksi (99% rampung), dengan 18.784 unit di antaranya telah dihuni aktif oleh keluarga pengungsi.
Target jangka panjang pembangunan huntap di Aceh mencapai 37.323 unit. Hingga 22 Juli 2026, sebanyak 401 unit huntap selesai dibangun penuh (84 unit bersumber dari DTH/BNPB, 5 unit Kadin, 208 unit Buddha Tzu Chi, dan 104 unit Kemenko Polkam). Adapun 1.832 unit huntap lainnya sedang berada dalam proses konstruksi aktif di lapangan (902 unit BNPB, 300 unit Polri, dan 630 unit Buddha Tzu Chi).
Tentu masih banyak yang telah dipulihkan, baik di sektor ekonomi, energi, dan lain-lain. Pemerintah akan terus bekerja memulihkan Aceh hingga 2028.
Safrizal menyampaikan pembangunan kembali Aceh harus mampu mencapai tujuan utama, yaitu memulihkan kemanusiaan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama.
Sesuai dengan peruntukan berdasarkan perencanaan pemulihan, pemerintah telah, sedang, dan akan terus bekerja. Tentu saja tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama untuk membangun Aceh, ujar Safrizal yang juga koordinator lintas sektor penanganan bencana nasional.
“Semoga cita-cita kita bersama memulihkan Aceh secara build back better, safer, and more resilient dapat tercapai. Kuncinya ada pada kolaborasi kita semua,” imbuhnya.
