Setiap kali 1 Muharram tiba, umat Islam di seluruh dunia memperingati pergantian tahun dalam kalender Hijriah. Momentum ini bukan sekadar pergantian angka tahun, melainkan pengingat akan peristiwa besar dalam sejarah Islam: hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi transformasi cara berpikir, cara bekerja, dan cara membangun peradaban.
Di Aceh, peringatan Tahun Baru Islam selalu berlangsung meriah. Zikir, tausiah, pawai obor, hingga berbagai kegiatan keagamaan menjadi bagian dari tradisi yang terus dijaga. Namun di tengah kemeriahan itu, ada satu pertanyaan yang layak diajukan: sudah sejauh mana Aceh berhijrah dari berbagai persoalan yang selama ini membelenggunya?
Pertanyaan ini penting karena hijrah sejatinya bukan hanya ritual spiritual, melainkan gerakan perubahan yang nyata. Dan jika kita jujur melihat kondisi Aceh hari ini, hijrah itu tampaknya masih jauh dari selesai.
Aceh adalah daerah yang dianugerahi sumber daya alam melimpah. Dana Otonomi Khusus yang mengalir selama hampir dua dekade telah mencapai ratusan triliun rupiah. Belum lagi kekayaan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, hingga potensi energi yang kini kembali menjadi sorotan melalui penemuan cadangan gas raksasa di Blok Andaman.
Namun ironisnya, berbagai indikator pembangunan masih menunjukkan pekerjaan rumah yang besar. Kemiskinan masih menjadi persoalan serius. Pengangguran, terutama di kalangan generasi muda, masih menjadi ancaman yang nyata. Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih terasa.
Banyak desa dan kawasan pinggiran yang belum benar-benar merasakan manfaat pembangunan secara merata.
Di berbagai sudut Aceh, masyarakat masih menghadapi persoalan mendasar. Jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang terbatas, akses pendidikan yang belum optimal, hingga lapangan pekerjaan yang belum mampu menampung angkatan kerja baru setiap tahunnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya berhasil mengubah kualitas hidup masyarakat secara signifikan.
Di sinilah makna hijrah menjadi relevan. Hijrah mengajarkan keberanian meninggalkan cara lama yang tidak lagi efektif. Dalam konteks pembangunan, Aceh perlu berhijrah dari pola pembangunan yang terlalu berorientasi pada proyek fisik menuju pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas manusia.
Selama bertahun-tahun, ukuran keberhasilan pembangunan sering kali dilihat dari banyaknya bangunan yang berdiri atau besarnya anggaran yang terserap. Padahal masyarakat tidak hidup dari laporan realisasi anggaran. Mereka hidup dari pekerjaan yang tersedia, pendapatan yang meningkat, pendidikan yang berkualitas, dan layanan publik yang mudah diakses.
Baca juga: Wabup Bireuen Ajak Masyarakat Jadikan Muharram Momentum Perbaikan Diri
Karena itu, hijrah yang dibutuhkan Aceh hari ini adalah hijrah dari pembangunan yang bersifat administratif menuju pembangunan yang benar-benar berdampak.
Momentum ini juga penting ketika Aceh sedang menatap peluang besar dari pengembangan Blok Andaman. Penemuan cadangan gas di kawasan lepas pantai Aceh disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir di Asia Tenggara. Banyak pihak optimistis bahwa proyek ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Aceh.
Namun pengalaman di berbagai daerah penghasil sumber daya alam menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan. Banyak wilayah kaya sumber daya justru terjebak dalam paradoks kemiskinan karena gagal mempersiapkan sumber daya manusianya.
Karena itu, menyambut Blok Andaman tidak cukup hanya dengan euforia. Aceh harus berhijrah dari mentalitas penonton menjadi pelaku utama. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat harus mulai menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten. Pendidikan vokasi perlu diperkuat. Pelatihan keterampilan harus diperbanyak.
Pelaku usaha lokal harus diberi ruang untuk terlibat dalam rantai pasok industri energi yang akan berkembang.
Jika tidak, maka peluang besar itu hanya akan menjadi pesta ekonomi bagi pihak luar sementara masyarakat Aceh kembali menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Hijrah Aceh juga harus menyentuh tata kelola pemerintahan. Masyarakat hari ini semakin kritis. Mereka tidak lagi hanya membutuhkan janji, tetapi bukti nyata. Transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas harus menjadi prioritas.
Masih banyak keluhan masyarakat mengenai lambannya birokrasi, program yang tidak tepat sasaran, hingga kebijakan yang sering kali tidak menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai slogan.
Semangat hijrah mengajarkan bahwa perubahan harus dimulai dari keberanian melakukan evaluasi. Pemerintah harus berani mengakui kekurangan, memperbaiki kesalahan, dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama. Hijrah bukan hanya tugas pemerintah. Perubahan tidak akan terjadi jika masyarakat tetap pasif dan hanya menjadi penonton. Budaya produktif, semangat belajar, inovasi, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial harus terus diperkuat.
Aceh memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang melahirkan tokoh-tokoh besar, ulama, intelektual, dan pejuang. Modal sosial ini seharusnya menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang lebih baik. Sayangnya, potensi besar tersebut sering kali belum terkelola secara optimal.
Momentum 1 Muharram seharusnya menjadi saat yang tepat untuk melakukan refleksi bersama. Bukan sekadar menghitung usia tahun yang bertambah, tetapi menghitung sejauh mana kemajuan yang telah dicapai. Bukan sekadar mengenang hijrah Nabi, tetapi meneladani keberanian beliau dalam menghadapi perubahan.
Hijrah Nabi Muhammad SAW berhasil membangun Madinah menjadi pusat peradaban karena didukung oleh visi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, serta kerja sama seluruh elemen masyarakat. Nilai-nilai inilah yang sesungguhnya perlu dihadirkan kembali dalam pembangunan Aceh hari ini.
Tahun baru Islam akan terus datang setiap tahun. Namun kesempatan untuk berubah tidak selalu datang dua kali. Aceh sedang berada di persimpangan penting. Di satu sisi terdapat peluang besar melalui sumber daya alam, bonus demografi, dan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki. Di sisi lain, masih ada tantangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang belum terselesaikan.
Karena itu, peringatan 1 Muharram tahun ini hendaknya tidak berhenti pada seremoni dan perayaan. Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa perjalanan hijrah Aceh masih panjang.
Sebab yang dibutuhkan Aceh hari ini bukan hanya pergantian tahun, melainkan keberanian untuk berubah. Dan sampai keberanian itu benar-benar diwujudkan dalam kebijakan, pembangunan, dan tindakan nyata, maka satu hal yang harus kita akui adalah: hijrah Aceh memang belum selesai.
