Komparatif.ID, Banda Aceh— Pemkab Bireuen kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemkab Bireuen.
LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, ST, saat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).
Bupati Mukhlis menerima LHP dengan opini WTP bersama Ketua DPRK Bireuen. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), serta Sekretaris DPRK Bireuen.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menjelaskan tujuan pemeriksaan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah untuk memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Menurutnya, pemberian opini atas laporan keuangan didasarkan pada empat aspek utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Setelah melakukan pemeriksaan, analisis, dan reviu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada tiga pemerintah kota dan sembilan pemerintah kabupaten di Aceh atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.4
Baca juga: Kadisdik Aceh Pastikan Penerimaan Murid Baru Gratis
Andri Yogama menyampaikan selamat atas pencapaian tersebut dan berharap opini WTP yang telah diraih dapat terus dipertahankan pada masa mendatang.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen, Bupati Mukhlis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan secara profesional, objektif, dan independen.
“Kami menyadari bahwa pemeriksaan ini merupakan bentuk pengawasan yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kami mohon dukungan dan bimbingan dari BPK serta seluruh pemangku kepentingan agar Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat terus menjalankan amanah pembangunan dengan sebaik-baiknya,” ujar Mukhlis.
Ia menegaskan, Pemkab Bireuen menerima hasil pemeriksaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Seluruh rekomendasi dan temuan yang disampaikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan sistematis sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Selain itu, Pemkab Bireuen juga akan terus meningkatkan kapasitas aparatur di bidang pengelolaan keuangan serta memperkuat sistem pengendalian intern.
