Komparatif.ID, Jakarta– Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta tambahan anggaran untuk Aceh saat beraudiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026).
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Aceh memenuhi berbagai kebutuhan daerah.
Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, Mualem menyampaikan Pemerintah Aceh sedang berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh.
“Kementerian Keuangan berjanji mengakomodir permintaan kita, semoga sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Mualem sebagaimana disampaikan Nurlis.
Namun demikian, Mualem belum menyampaikan besaran nilai tambahan anggaran yang diajukan kepada Pemerintah Pusat. Menurutnya, angka tersebut akan disampaikan setelah ada keputusan resmi dari pihak Kementerian Keuangan.
“Untuk berapa jumlah nilainya, nantilah kalau sudah keluar angkanya baru kita sampaikan kepada rakyat Aceh,” kata Mualem.
Baca juga: APBN Tekor Rp240 Triliun, Purbaya: Anggaran Kita Didesain Defisit
Nurlis mengatakan, Mualem terus mengikuti perkembangan yang terjadi di Aceh dan saat ini sedang berupaya membuka berbagai peluang untuk mendukung kebutuhan daerah. Ia menyebutkan, selama sepekan terakhir Mualem berada di Jakarta untuk menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak di tingkat kementerian.
“Baik itu untuk membuka peluang usaha maupun membuka pintu kementerian untuk kepentingan Aceh, untuk berbagai hal,” kata Nurlis.
Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam mencari dukungan pusat untuk pembangunan daerah.
Dalam audiensi tersebut, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi. Sementara Sekjen Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun hadir bersama Subandono selaku Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta selaku Direktur Dana Desa, Otonomi Khusus, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan, serta Wiwin Istianti selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan.
