Komparatif.ID, Banda Aceh— Kapolresta Banda Aceh, Andi Kirana, menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap sejumlah jurnalis saat aksi unjuk rasa penolakan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Kantor Gubernur Aceh.
Tindak lanjut tersebut diawali dengan pertemuan dan komunikasi bersama sejumlah awak media di Kantor Aliansi Jurnalis Independen Banda Aceh, Jumat (15/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Andi menyampaikan pihaknya telah mendengarkan langsung keterangan dari tiga jurnalis yang mengalami intimidasi saat meliput aksi unjuk rasa tersebut. Ia menegaskan kepolisian berkomitmen menindaklanjuti kejadian yang dilaporkan.
Menurut Andi Kirana, salah satu peristiwa dialami wartawan CNN Indonesia, Dani Randi, sekitar pukul 19.30 WIB. Dani diintimidasi di area rubanah Gedung Serbaguna Balee Meuseuraya Aceh (BMA) yang berada di seberang Kantor Gubernur Aceh oleh sejumlah oknum yang tidak dikenalnya.
Kapolresta menjelaskan, berdasarkan pengakuan Dani, oknum tersebut meminta dokumentasi liputan dihapus serta merampas alat kerja milik wartawan.
Selain itu, dua wartawan dari AJNN dan RMOL Aceh juga melaporkan diminta menghapus dokumentasi liputan oleh seorang polisi wanita atau polwan. Kedua wartawan tersebut mengaku tidak mengetahui identitas petugas yang meminta penghapusan dokumentasi.
Kapolresta mengatakan, seluruh polwan yang bertugas saat pengamanan aksi menggunakan pakaian dinas dan tidak ada yang berpakaian preman.
Ia juga menyebutkan, di tengah perjalanan kedua wartawan tersebut turut dihampiri seorang perempuan berpakaian preman yang meminta rekaman video dihapus.
Dalam kesempatan itu, Andi Kirana selaku pengendali umum pengamanan aksi menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang dialami para jurnalis. Ia mengakui situasi saat aksi berlangsung sudah tidak terkendali ketika kericuhan terjadi.
“Terkait dugaan yang dilakukan oknum polwan, walaupun pihak wartawan belum dapat menjelaskan identitas secara jelas, kami tetap akan menindaklanjuti dan melakukan evaluasi. Apa yang dilakukan personel saat itu disebut untuk menjaga harkamtibmas,” ujarnya.
Andi juga menegaskan pertemuan tersebut bukan akhir dari persoalan, melainkan menjadi bagian dari evaluasi internal terhadap kinerja aparat kepolisian dalam menghadapi jurnalis di lapangan.
Ia berharap wartawan yang melakukan peliputan di lapangan menggunakan kartu identitas media atau atribut resmi agar mudah dikenali petugas saat pengamanan aksi berlangsung.
“Tolong digunakan ID Card media sehingga saat terjadi pembubaran aksi unjuk rasa, petugas dapat mengenali mana massa aksi dan mana wartawan,” tegasnya.
Selain itu, Andi Kirana menyebut pihaknya telah mengeluarkan Petunjuk dan Arahan (Jukrah) kepada seluruh personel Polresta Banda Aceh agar tidak melakukan intimidasi terhadap wartawan maupun humas instansi yang sedang melakukan peliputan dan pengambilan gambar di lapangan.
Menurutnya, arahan tersebut diterbitkan agar seluruh personel memahami tugas dan fungsi media saat meliput peristiwa, termasuk dalam situasi aksi unjuk rasa.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengevaluasi kinerja personel saat berhadapan dengan jurnalis di lapangan.
“Jangan ada ketersinggungan antara media dan polisi, keduanya merupakan mitra kerja,” kata Andi Kirana.
Kapolresta menambahkan, berbagai masukan dari Ketua Komite Keselamatan Jurnalis Aceh, Ketua AJI Banda Aceh dan sejumlah pihak lainnya akan menjadi bahan pembenahan bagi jajaran kepolisian dalam menangani peliput berita di lapangan.
