Komparatif.ID, Bireuen— Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin (27/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, para Asisten Setdakab, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, administrator, serta kepala instansi vertikal di lingkungan Kabupaten Bireuen.
Dalam amanatnya, Bupati Bireuen membacakan pidato Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.
Dalam amanatnya, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta berbagai elemen bangsa yang dinilai telah berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Baca juga: 85 Hektare Sawah di Bireuen Ditanami Padi Gogo
Bupati Mukhlis menyampaikan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Hal tersebut dinilai berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.
​”Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak merupakan pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati Mukhlis saat membacakan pidato Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga menyoroti delapan klaster program prioritas nasional yang menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Program tersebut mencakup upaya menjaga kedaulatan pangan serta kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur serta ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga penurunan angka kemiskinan.
Pada bagian akhir amanat, Mendagri menekankan pentingnya prinsip efisiensi dan penghematan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan tetap mengedepankan efektivitas. Setiap penggunaan anggaran daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.
