Komparatif.ID, Banda Aceh— Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengingatkan Pemerintah Aceh agar mewaspadai ancaman inflasi dan ketergantungan fiskal dalam Musrenbang RKPD Aceh Tahun 2027 yang digelar di Banda Aceh, Kamis (23/4/2026).
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah tekanan global.
Dalam pemaparannya, Safrizal menyebut inflasi Aceh yang mencapai 5,31 persen per Maret 2026 sebagai tantangan utama yang harus segera dikendalikan. Menurutnya, kenaikan harga energi akibat dinamika geopolitik global turut memengaruhi daya beli masyarakat dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain inflasi, tantangan nyata lainnya adalah angka pengangguran terbuka yang berada di level 5,64 persen, serta perlunya kerja keras dalam menekan angka stunting di tingkat kabupaten/kota.
Untuk merespons berbagai persoalan tersebut, Safrizal menawarkan strategi “ADA” (Availability, Distribution, dan Affordability).
Ia menjelaskan pendekatan ini pernah diterapkan saat dirinya menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2023 hingga 2024 dan berhasil menurunkan inflasi secara signifikan.
Baca juga: BPBD Bireuen Verifikasi Ulang Ribuan Korban Banjir Mulai Senin
Di sisi lain, ia mengajak Pemerintah Aceh mengenali potensi diri melalui bonus demografi. Dengan usia produktif mencapai 64,16 persen dan IPM di angka 76,23, Aceh dinilai punya modal besar untuk melakukan transformasi ekonomi dan hilirisasi industri.
Dalam tujuh arahan Mendagri yang disampaikannya, Safrizal menekankan agar penurunan stunting menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Ia juga mendorong penguatan kemandirian fiskal melalui digitalisasi pajak agar Aceh tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
Instruksi lainnya mencakup percepatan belanja daerah sejak awal tahun, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, hingga penyelarasan program daerah dengan visi nasional Asta Cita. Safrizal juga mewanti-wanti agar Aceh mulai menyiapkan skema pembiayaan alternatif menghadapi transisi penurunan Dana Otsus.
Kegiatan yang digelar Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh ini diikuti pejabat dari berbagai unsur. Selain pemerintah pusat seperti Kemendagri, Bappenas, dan DPR RI, hadir pula tokoh daerah seperti Sekda Aceh M. Nasir, unsur Forkopimda Aceh, DPR Aceh, para kepala SKPA, serta para Bupati dan Wali kota se-Aceh.
Acara yang dibuka oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf itu juga melibatkan perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan insan pers.
