Komparatif.ID, Sigli— Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, melantik dan mengambil sumpah 88 pejabat struktural di Oproom Setdakab Pidie, Rabu (22/4/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang disebut sebagai upaya penyesuaian kebutuhan organisasi.
Dalam arahannya, Sarjani menegaskan mutasi tersebut bukan sekadar rutinitas administratif. Ia menyampaikan pergeseran jabatan dilakukan untuk memastikan setiap posisi diisi oleh aparatur yang mampu bekerja dengan cepat dan memberikan hasil nyata bagi daerah.
Menurutnya, peningkatan standar kerja menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam situasi saat ini.
“Ini bukan soal jabatan, tapi tanggung jawab. Kita butuh orang-orang yang bisa mempercepat pembangunan,” ujar Sarjani.
Rotasi kali ini turut menyasar posisi pimpinan wilayah di tingkat kecamatan. Sebanyak 10 camat mengalami pergantian, yakni Bustami sebagai Camat Batee, Abdul Jafar sebagai Camat Sakti, Amarullah sebagai Camat Tangse, Khalidin sebagai Camat Padang Tiji, Asriadi sebagai Camat Grong-Grong, Teuku Muhardi sebagai Camat Titeu, Zainal Abidin sebagai Camat Keumala, Zulkarnaini sebagai Camat Mila, Umar sebagai Camat Delima, dan Karniadi sebagai Camat Glumpang Baro.
Baca juga: Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Pengawas Pengangkatan hingga Mutasi ASN
Selain itu, sejumlah jabatan strategis pada Organisasi Perangkat Daerah juga mengalami penyegaran. Dr. Ismed ditunjuk sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Syamsul Bahri dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan. Di Dinas Sosial, Ajizah mengisi posisi Sekretaris Dinas, didampingi Nurjannah sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Hj. Nora Helfida sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
Perubahan juga terjadi di sektor pelayanan kesehatan. Ns. Muhammad Faisal ditunjuk sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli. Penempatan pejabat baru turut dilakukan di RSUD Tgk. Abdullah Syafi’i Beureunuen sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan.
Dalam kesempatan tersebut, Sarjani menyinggung perlunya perubahan dalam budaya kerja birokrasi. Ia menyebut istilah “Balik Tikar” sebagai kiasan untuk merombak sistem lama yang dinilai tidak produktif dan menggantinya dengan pola kerja yang lebih efektif.
Menurutnya, sistem yang tidak berjalan dengan baik tidak perlu dipertahankan. Ia menegaskan setiap pejabat akan dievaluasi secara berkala berdasarkan capaian kinerja. Pejabat yang tidak mampu memenuhi target akan mendapatkan penilaian khusus sebagai bentuk peringatan.
