Komparatif.ID, Bireuen— Pemerintah Kabupaten Bireuen menyebut telah berupaya mencarikan solusi sementara dengan menyediakan hunian layak serta bantuan kehidupan dasar bagi para pengungsi korban bencana yang mendirikan tenda di kompleks Kantor Pusat Pemerintahan Bireuen.
Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli, menjelaskan sejak hari pertama sejumlah kepala keluarga membangun tenda di lokasi tersebut, Bupati Bireuen, H. Ir. Mukhlis, langsung turun menjumpai para penyintas.
Dalam pertemuan yang berlangsung di mushala kantor bupati, perwakilan pengungsi menyampaikan aspirasi mereka, terutama terkait kepastian pembangunan hunian tetap serta permintaan solusi tempat tinggal sementara yang lebih layak.
Dalam dialog tersebut, Bupati Mukhlis menawarkan penyediaan hunian sementara yang memenuhi kebutuhan dasar, meskipun sebagian pengungsi diketahui telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
Pemkab Bireuen, kata Muhajir, tetap menyamaratakan penanganan dengan menyiapkan tempat tinggal sementara yang dinilai lebih layak bagi seluruh penyintas.
Terkait pembangunan hunian tetap, Bupati menjelaskan tidak dapat memberikan kepastian waktu karena kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait.
Meski demikian, menjelang waktu sahur, para pengungsi disebut sempat menyepakati untuk menerima tawaran hunian sementara tersebut.
Setelah kesepakatan itu, Bupati dan para pengungsi sempat melaksanakan santap sahur bersama. Usai kegiatan tersebut, Bupati lalu memerintahkan Penjabat Sekretaris Daerah Bireuen, Hanafiah, untuk segera menyiapkan hunian sementara dengan fasilitas memadai, termasuk kamar untuk setiap KK, kamar mandi, dapur, serta dukungan logistik pangan dan kebutuhan dasar lainnya.
“Jelang sahur, mereka sepakat menerima tawaran Bupati, menempati hunian layak sebagai tempat tinggal sementara. Setelah kesepakatan tersebut tercapai, Bupati dan para pengungsi pun santap sahur bersama,” terang Muhajir Juli, Selasa (17/3/2026).
Namun, pada pagi harinya, melalui sebuah video yang beredar, salah satu perwakilan pengungsi menyatakan penolakan terhadap solusi yang telah ditawarkan. Mereka memilih tetap bertahan di tenda sebagai bentuk solidaritas hingga ada kepastian pembangunan hunian tetap.
Upaya lanjutan dilakukan pada sore hari ketika Penjabat Sekda mendatangi lokasi untuk menjemput para pengungsi, namun sikap mereka tidak berubah dan tetap menolak untuk dipindahkan ke tempat yang telah disiapkan.
Baca juga: Safrizal ZA: Pembangunan Huntap Korban Banjir di Bireuen Dimulai Usai Lebaran
Sebelumnya, pada Senin, 16 Maret 2026, puluhan pengungsi bersama sejumlah elemen sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan terkait kepastian pembangunan hunian tetap serta status mereka sebagai korban bencana alam.
Pada saat yang sama, Bupati Mukhlis sedang berada di Banda Aceh dalam rangka menjalankan tugas dinas yang disebut tidak dapat diwakilkan.
Pemkab melalui Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Mawardi, memberikan penjelasan pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap para pengungsi.
Menanggapi tuntutan kepastian pembangunan hunian tetap, Mawardi menyampaikan Pemkab tidak memiliki kewenangan untuk menentukan waktu pelaksanaan, karena hal tersebut berada di tingkat pusat.
Ia juga mengajak para pengungsi untuk masuk ke kantor guna memeriksa data administrasi seperti kartu keluarga dan KTP, agar dapat dicocokkan dengan data resmi penanganan pascabencana.
Sebagian pengungsi sempat bersedia mengikuti ajakan tersebut, namun kemudian dicegah oleh peserta aksi lainnya.
“Pernyataan pendemo bahwa Bupati tidak pernah menjenguk pengungsi, merupakan pernyataan yang keliru. Kemudian, Pemerintah Bireuen telah mencoba memberikan solusi hunian sementara kepada penyintas, tapi ditolak. Saat diajak memeriksa data, mereka juga menolak. Deadlock yang timbul bukan karena Pemkab Bireuen tidak kooperatif, tapi karena pengungsi dan pendemo menolak diberikan solusi,” lanjutnya.
Karena tidak tercapai kesepakatan, massa akhirnya membubarkan diri setelah membacakan petisi, sementara para pengungsi kembali ke tenda dan menyatakan tetap bertahan hingga ada kepastian dari pemerintah.
Muhajir menyebutkan Pemkab Bireuen telah berupaya memberikan solusi, termasuk hunian sementara dan verifikasi data, namun belum diterima oleh para pengungsi. Ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen mencari jalan terbaik dalam penanganan para korban bencana.
“Percayalah, Pemkab Bireuen dan kita semua memiliki cinta yang sama besar, kepedulian yang sama besar untuk para pengungsi. Marilah kita bekerja sama saja demi mereka. Jangan biarkan pengungsi bertahan lebih lama di bawah tenda di kantor bupati, karena Pemerintah dari lini terbawah hingga teratas, sedang bekerja untuk mempercepat proses penanganan pascabencana,” pungkas Muhajir Juli.
