Komparatif.ID, Banda Aceh– Sampai saat ini pelaksanaan APBA 2025 masih belum dilakukan. Disinyalir bahwa penundaan pelaksanaan APBA 2025 untuk menyukseskan beberapa agenda yang disusun oleh sejumlah birokrat.
Informasi yang diterima Komparatif.ID, terlambatnya pelaksanaan APBA 2025 disinyalir karena beberapa persoalan. Termasuk terdapat dugaan bila ada dua oknum kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bermanuver untuk kepentingan negosiasi jabatan.
Dugaan permainan ini tercium di kalangan terbatas. Manuver-manuver mereka sangat tajam, dan berdampak besar bagi pelaksanaan APBA 2025. Bila agenda tersebut berlarut-larut, rakyat Aceh akan sangat dirugikan.
Dikonfirmasi Komparatif.ID, Minggu (2/2/2025) Penjabat Gubernur Aceh Dr. Safrizal ZA tidak menampik perihal “permainan” anak buahnya. Ia mengatakan dirinya sudah memanggil dan menegur kepala SKPA yang “bermain api” demi kepentingan sesaat individu.
Pada kesempatan itu Safrizal mengatakan beberapa hari lalu pihaknya sudah menyampaikan surat nomor: 900.1/1074, tanggal 24 Januari 2025, perihal Penyampaian Hasil Evaluasi R-APBA 2025 kepada Pimpinan DPRA melalui Sekretariat DPR Aceh.
“Sudah kami sampaikan ke DPRA beberapa hari lalu terkait hasil evaluasi R-APBA 2025. Saya pastikan beberapa hari lagi, setidaknya seminggu lagilah, sudah selesai,” kata Safrizal yang juga Dirjen Bina Adwil Kemendagri.
Baca juga: Dipimpin Safrizal, Aceh Catat Pengesahan APBA Tercepat Sepanjang Sejarah
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRA Zulfadli, A. Md mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Pemerintah Aceh terkait hasil evaluasi R-APBA 2025 dari Pemerintah Aceh pada Kamis (30/1/2025).
Pada hari yang sama pihak DPRA langsung membalas surat Pemerintah Aceh, demi mempercepat pelaksanaan APBA.
Dalam surat nomor:900.1.1.3/0239, yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Aceh, c/q Plt Sekretariat Aceh selaku Ketua TAPA, Ketua DPRA mengatakan berkenaan dengan surat dimaksud, pihaknya mengharapkan kepada Pemerintah Aceh supaya menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPRA juga langsung membuat surat undangan kepada TAPA dan Badan Anggaran DPR Aceh, untuk menghadiri rapat di Badan Anggaran pada Senin (3/2/2025). Rapat tersebut akan digelar pukul 10. 00 WIB di Ruang Serba Guna DPRA Aceh.
Demi kelancaran pembangunan, Zulfadli pada kesempatan itu meminta Pj Gubernur Aceh mengevaluasi kepala SKPA yang bermanuver untuk kepentingan pribadi.
“Mereka yang bermanuver dan menyebabkan kericuhan, supaya ditindak. Kita semua bekerja untuk pembangunan Aceh. Jangan sampai orang-orang tersebut membuat proses ini terhambat melalui manuver-manuver yang membuat pelaksanaan APBA terhambat,” kata Zulfadli.
Ketua DPRA juga langsung membuat surat undangan kepada Badan Anggaran, perihal pelaksanaan rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada Senin (3/2/2025).
