Komparatif.ID, Sigli— Lima partai politik di Kabupaten Pidie menggelar deklarasi Koalisi Parlemen Pidie. Koalisi ini terdiri dari Fraksi Partai Aceh (PA) dan Fraksi Gabungan Restorasi Kebangkitan Sejahtera (RKS) di DPRK Pidie.
Kelima partai yang berkoalisi mencakup Partai Aceh, PKB, PKS, Nasdem, dan Partai Adil Sejahtera (PAS). Acara tersebut dihadiri oleh para ketua partai, anggota DPRK Pidie terpilih dari kelima partai, serta sejumlah tokoh politik setempat.
Koalisi ini diberi nama Koalisi Parlemen Pidie, menguasai 23 dari total 40 kursi di DPRK Pidie. “Koalisi ini terdiri dari dua fraksi, yakni Fraksi Partai Aceh (PA) dan Fraksi Gabungan Restorasi Kebangkitan Sejahtera (RKS),” terang Ketua DPW Partai Aceh Pidie, Sarjani Abdullah usai deklarasi, Kamis (22/8/2024).
Sarjani Abdullah menjelaskan koalisi ini berfokus pada peran parlemen, terutama terkait pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pengambilan keputusan di dewan.
Meskipun koalisi ini terbentuk di parlemen, Sarjani menegaskan untuk Pilkada, masing-masing partai tetap memiliki pasangan calon sendiri.
“Koalisi ini khusus untuk parlemen. Untuk Pilkada, masing-masing partai sudah memiliki pasangan calon sendiri,” kata Sarjani.
Ia menuturkan pembentukan koalisi didasari oleh semangat kebersamaan, kesamaan visi dan misi, serta tujuan untuk menciptakan harmonisasi politik.
Sarjani menekankan koalisi ini bertujuan untuk memperkuat peran dan kedudukan DPRK Pidie dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, dengan harapan Kabupaten Pidie dapat menjadi daerah yang maju, makmur, mandiri, dan berkeadilan sosial.
Baca juga: 4 Partai Bentuk Fraksi Restorasi Kebangkitan Sejahtera di DPRK Pidie
Dalam perjalanannya, koalisi ini diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Pidie, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh rakyat. Koalisi ini juga berkomitmen untuk menjaga pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sarjani menambahkan setiap keputusan atau kebijakan politik strategis di DPRK Pidie akan dibahas dan diputuskan melalui musyawarah dalam Koalisi Parlemen Pidie, dengan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat.
Apabila terjadi perbedaan pandangan politik atau perselisihan dalam koalisi, Sarjani memastikan bahwa penyelesaian akan dilakukan secara kekeluargaan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat menjadi berkah bagi semua pihak.
