Senjata M-16 & Karabin M4A1 yang Diserahkan Warga Pidie Masih Aktif

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, bersama Dirreskrimsus, Kombes Winardy memperlihatkan dua pucuk senpi masing-masing berjenis Karabin M4A1 dan M-16A1 yang diserahakn warga Pidie di Mapolda Aceh, Kamis (7/9/2023). Foto: Komparatif.ID/Fuad Saputra.
Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, bersama Dirreskrimsus, Kombes Winardy memperlihatkan dua pucuk senpi masing-masing berjenis Karabin M4A1 dan M-16A1 yang diserahkan warga Pidie di Mapolda Aceh, Kamis (7/9/2023). Foto: Komparatif.ID/Fuad Saputra.

Komparatif.ID, Banda Aceh— Dua pucuk senjata masing-masing berjenis Karabin M4A1 dan M-16A1 yang diserahkan salah seorang penambang ilegal di Pidie kepada Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Winardy, pada Rabu (30/8/2023) lalu masih aktif.

Winardy menjelaskan saat diserahkan, kedua senjata tersebut dalam kondisi tidak terawat dan dipenuhi lumpur, beberapa bagian juga mulai berkarat karena terlalu disimpan. Namun setelah dibersihkan dan diperiksa, ternyata kedua senjata tersebut masih aktif dan bisa digunakan untuk menembak.

“Dua-duanya masih aktif, dan masih bisa dipakai menembak,” ujar Winardy pada konferensi pers di Mapolda Aceh, Kamis (7/9/2023).

Winardy mengatakan, kedua pucuk senjata yang diserahkan penambang ilegal itu merupakan senjata sisa konflik. Ia mengatakan tidak melakukan pendalaman terhadap penambang ilegal dan masyarakat lain yang mungkin masih memiliki senjata api.

“Yang menyerahkan juga penambang ilegal, namun tidak kita dalami, nanti masyarakat lain jadi takut. Tapi kita berharap, kalau memang masih ada yang memiliki mohon diserahkan ke polisi,” lanjutnya.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, mengapresiasi warga Pidie yang menyerahkan senjata-senjata sisa konflik. Menurutnya, tindakan tersebut bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga keamanan jelang Pemilu 2024.

Di badan senjata M4A1 berkaliber 5,56 mm itu tertulis “Property of U.S Govt”, yang menandakan senjata tersebut milik tentara Amerika Serikat. Senapan M4A1 memang menjadi senjata pilihan bagi pasukan khusus AS, termasuk Delta Force dan Navy SEALS. Senapan ini merupakan modifikasi dari karabin M4 yang dirancang khusus untuk digunakan oleh pasukan elit.

Selain itu, M4A1 juga terkenal karena ukurannya yang lebih kompak, memungkinkan penggunanya dengan mudah mengendalikan senjata dalam situasi yang memerlukan manuver cepat dan fleksibilitas. Itu sebabnya senapan ini sering digunakan oleh pasukan anti-teror.

Karabin M4 sendiri merupakan senjata versi lebih ringan dan pendek dari senjata serbu M-16 yang jadi senjata standar tentara AS. Saat ini di pasaran, senjata Karabin M4A1 bertulis “property of U.S Govt” dijual dengan harga Rp23 juta.

Baca juga: Dirreskrimsus Polda Aceh Terima 2 Senjata M-16 Sisa Konflik Aceh

Warga Pidie Serahkan Senpi M-16 & Karabin M4A1

Sebelumnya diberitakan, Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Winardy, menerima dua pucuk senjata api (senpi) laras panjang jenis M-16 (red: satu M-16 dan satu Karabin M4A1) beserta amunisinya, usai kegiatan sosialisasi pencegahan tambang ilegal di Kabupaten Pidie pada Rabu (30/8/2023) lalu.

Menurut Kombes Winardy, masyarakat yang tidak ingin namanya diungkapkan tersebut dengan kesadaran sendiri menyerahkan senjata api yang dimilikinya, termasuk tiga magasin, 55 butir peluru kaliber 7,62 mm, dan 15 butir peluru kaliber 5,56 mm sisa dari konflik Aceh.

Penyerahan dua pucuk senjata api berawal dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kombes Winardy bersama Kasubdit Tipidter AKBP Muliadi, terkait pencegahan tambang ilegal, Karhutla, dan menjaga kondusifitas Harkamtibmas menjelang Pemilu 2024 di Aula Camat Geumpang, Kabupaten Pidie.

Setelah sosialisasi berakhir, salah satu tokoh masyarakat secara pribadi mengungkapkan keinginannya untuk menyerahkan senjata api yang masih dimilikinya dari masa konflik.

Dalam kegiatan sosialisasi illegal mining tersebut, Winardy mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah penambangan ilegal dengan mengusulkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) kepada pemerintah setempat.

Winardy juga mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai mitra perusahaan dalam memenuhi kebutuhan internal, seperti tenaga kerja lokal dan catering. Selain itu, dalam sosialisasi, disampaikan pula upaya pencegahan kebakaran hutan dengan membentuk sistem zonasi antar desa.

“Ditreskrimsus siap memfasilitasi pelatihan para pemuda desa untuk teknik pemadaman api dengan melibatkan Manggala Agni,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here