Komparatif.ID, Jakarta— Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam untuk menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026) hari ini.
Undangan tersebut ditujukan kepada perwakilan ormas-ormas Islam besar di Indonesia, di antaranya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Agenda pertemuan itu dibenarkan oleh Menteri Sosial yang juga Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Ia mengatakan akan hadir bersama Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Menurut Gus Ipul, pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB di Istana Kepresidenan.
“Iya benar ada agenda tersebut, jam 14.00 WIB,” kata Gus Ipul, Selasa (3/2/2026).
Meski demikian, Gus Ipul mengaku belum mengetahui secara pasti materi yang akan dibahas dalam pertemuan antara Prabowo dan para pimpinan ormas Islam tersebut.
Ia menyebut undangan yang diterimanya tidak merinci topik pembahasan secara detail dengan Prabowo. Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengatakan akan hadir dalam pertemuan tersebut sebagai perwakilan Muhammadiyah bersama Syafiq Mughni.
Baca juga: Usai Venezuela, Trump Isyaratkan Rebut Paksa Greenland dari Denmark
Senada dengan Gus Ipul, Mu’ti juga mengatakan belum mendapatkan informasi lengkap terkait agenda pembahasan yang akan dibicarakan dalam pertemuan di Istana.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis, mengonfirmasi bahwa MUI turut menerima undangan Prabowo. Ia menyebut dirinya diundang untuk hadir dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung siang hari.
Cholil Nafis mengungkapkan informasi yang sampai kepadanya, salah satu isu yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
“Yang sampai ke saya tentang BoP,” ujarnya.
Dewan tersebut diketahui merupakan lembaga yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. BoP dirancang untuk merekonstruksi kawasan Gaza, Palestina.
Namun pembentukan BoP mendapatkan kecamanan dari berbagai negara. Spanyol dan Tiongkok menolak pembentukan BoP dan rencana Amerika Serikat rekonstruksi Gaza tanpa mendengarkan dan menempatkan perwakilan Palestina.
