Komparatif.ID, Bireuen – Bupati Bireuen H. Mukhlis,S.T, menegaskan penempatan kepala dinas sesuai kompetensi. Jabatan kepala dinas tidak diperdagangkan.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Bireuen saat bersilaturahmi dengan puluhan wartawan di Meuligo Bupati, Rabu (2/4/2025) malam.
Baca: Aset Bireuen Masih Banyak di Tangan Oknum
Majunya Mukhlis-Razuardi dalam kontestasi Pilkada Bireuen 2024, bertujuan untuk membangun daerah. Banyak hal yang ingin diperbaiki. Salah satunya tata kelola birokrasi pemerintahan yang menurutnya tidak lagi berjalan sesuai kompetensi pejabat.
Penataan kembali SKPD akan dilakukan dalam waktu dekat. Akan tetapi tidak dapat dilakukan secara terburu-buru, mengingat ia dan baperjakat harus melakukan penilaian mendalam atas kapasitas tiap calon kadis yang akan ditempatkan di dinas-dinas.
Dalam proses penjaringan hingga penempatan, seseorang akan dinilai dari kapasitas, baik intelektualitas, integritas, dan etos.
Tidak akan dibuka celah negosiasi, tidak ada ruang memperdagangkan jabatan, dan jangan ada yang coba-coba mengageni jabatan kepala dinas dan jabatan di bawahnya.
“Saya kira cukup bupati yang habis duit saat pilkada. Calon kepala dinas tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli jabatan. Tak satupun jabatan kadis yang akan kami jual. Siapapun akan ditempatkan pada jabatannya sesuai kapasitas intelektual, integritas dan trust,” sebut Bupati.
Ia mengajak media mengawasi proses pelaksanaan pemerintahan yang sedang ia pimpin. Termasuk dalam proses pelaksanaan seleksi kepala dinas. Bila ada orang yang mengaku dapat meloloskan kadis dengan jaminan uang, maka jangan dipercaya. Bila memungkinkan, dihadapkan saja kepada dirinya.
“Saya ingin membangun Bireuen. Jadi semua perangkat kerja saya harus benar-benar memiliki kompetensi. Bila setelah dipilih, ada yang tidak mampu bekerja, atau tidak mau bekerja mencapai tujuan visi dan misi kami, maka akan saya copot,” katanya.
Pada kesempatan itu Bupati Bireuen juga menegaskan komitmennya membangun perekonomian rakyat. Rakyat akan sejahtera bilamana kepala dinas tidak membeli jabatan tempat ia mengabdi membangun daerah.
