Komparatif.ID, Banda Aceh—Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, menegaskan keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif tapi harus menjadi bagian dari budaya pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Komitmen tersebut diperkuat melalui pengembangan Bireuen Smart Information Service (BSIS), sebuah ekosistem layanan digital yang dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan pelayanan publik.
Ia mengatakan, penerapan keterbukaan informasi perlu menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, mulai dari satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) hingga tingkat gampong.
Menurut Mukhlis, keterbukaan informasi merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Karena itu, Pemkab Bireuen terus mendorong inovasi pelayanan informasi berbasis digital melalui BSIS yang mengintegrasikan berbagai kanal informasi dan layanan publik.
“Keterbukaan informasi bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban administratif terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lebih dari itu, transparansi telah kami transformasikan menjadi bagian dari budaya pelayanan publik,” ujarnya saat presentasi penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Kantor Komisi Informasi Aceh, Kamis (8/10/2026).
Untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi, Pemkab Bireuen mengembangkan BSIS sebagai layanan digital yang dirancang agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Inovasi tersebut juga diharapkan dapat menyederhanakan proses pelayanan yang selama ini berpotensi menghadapi keterlambatan dan birokrasi yang panjang.
Baca juga: HUT ke-27 Bireuen Diisi Ceramah Habib Ali Al Kaff, Ini Jadwalnya
Mukhlis mengatakan, capaian Kabupaten Bireuen sebagai badan publik dengan kualifikasi Informatif menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi. Ia menegaskan, capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan menjadi dorongan untuk terus melakukan inovasi dan pembenahan.
“Capaian ini tidak membuat kami berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas data serta mempermudah aksesibilitas informasi yang cepat, akurat dan ramah pengguna serta berbasis digital,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen, M. Zubair, menjelaskan BSIS tidak hanya berorientasi pada penyediaan informasi, tetapi juga mengintegrasikan berbagai kanal komunikasi dan layanan digital pemerintah.
“Konsep BSIS tidak hanya berorientasi pada penyediaan informasi, tetapi juga mengintegrasikan berbagai kanal dan layanan digital pemerintah,” kata Zubair dalam presentasinya.
Dalam rancangan BSIS, terdapat sejumlah fitur utama, antara lain Smart Request Information, portal layanan, layanan pengaduan dan komunikasi, serta berbagai layanan publik digital yang terhubung dengan kebutuhan masyarakat.
Ekosistem tersebut juga mencakup layanan LIBAT (Layanan Intan Ubat) yang bekerja sama dengan Juang Jack, call center, SIAPDA, layanan administrasi kependudukan secara daring, serta layanan perizinan secara daring. Melalui integrasi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi dan mengakses berbagai layanan melalui mekanisme yang lebih sederhana.
Pemkab Bireuen turut memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Zubair mengatakan, penyampaian informasi pemerintah perlu menyesuaikan diri dengan karakteristik masyarakat di era digital.
Menurutnya, informasi pemerintah tidak semata-mata disampaikan dalam bentuk promosi atau menggunakan bahasa formal, tetapi juga perlu dikemas secara komunikatif agar lebih mudah dipahami masyarakat.