Komparatif.ID, Jakarta— Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bukan merupakan penanda kelas ekonomi. Desil digunakan untuk menetapkan peringkat tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data pengeluaran keluarga, bukan pendapatan.
Lalu bagaimana cara menentukan desil?
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS Setia Pramana menjelaskan, penentuan desil sangat bergantung pada distribusi data dan populasi yang menjadi pembanding. Karena itu, desil tidak tepat dipahami sebagai kelompok yang memiliki rentang pengeluaran tertentu dan berlaku tetap.
“Jadi desil itu urutan, ranking, jangan dipikirkan bahwa desil 1 itu, rentangnya sama dengan yang lain, enggak, tergantung variability, atau kondisi data,” kata Setia saat Diskusi Metodologi Penetuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia, Jumat (11/9/2026).
Setia memberikan gambaran suatu populasi dapat memiliki nilai pengeluaran yang relatif berdekatan. Dalam kondisi tersebut, anggota yang berada dalam satu desil juga memiliki nilai pengeluaran yang tidak terlalu jauh.
Sebaliknya, apabila distribusi pengeluaran dalam suatu populasi sangat lebar, anggota yang berada dalam desil yang sama dapat memiliki rentang pengeluaran yang cukup besar.
Baca juga: Bahlil: Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10 Masih Diuji
“Misalnya ada pengeluaran dari Rp20 juta gitu, lalu ada yang sampai pengeluaran Rp1 miliar, bisa jadi karena sangat rentangnya sangat besar, tapi itu bagian dari desil 10 yang tertinggi,” jelasnya.
Dalam penyusunan DTSEN, BPS menggunakan pengeluaran sebagai salah satu dasar pemeringkatan. Setia mengatakan penggunaan pengeluaran dilakukan karena BPS tidak memiliki data pendapatan seluruh masyarakat secara langsung.
Data pengeluaran yang diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) kemudian digunakan bersama berbagai karakteristik rumah tangga untuk membangun model estimasi.
Karakteristik tersebut mencakup kondisi rumah, komposisi keluarga, pendidikan, aset, serta karakteristik individu dan rumah tangga.
Berdasarkan data tersebut, BPS kemudian membangun model persamaan matematik untuk memprediksi nilai pengeluaran keluarga lainnya. Hasil estimasi itu selanjutnya digunakan untuk menyusun urutan atau pemeringkatan seluruh keluarga secara bertahap.
Setia menjelaskan pemodelan tersebut juga mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah. Hal itu dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat di satu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya.
Dengan pendekatan tersebut, BPS menjalankan pemodelan khusus untuk setiap daerah. Artinya, tingkat kesejahteraan yang masuk dalam desil 1 di suatu daerah dapat berbeda dengan desil 1 di daerah lainnya.