Komparatif.ID, Lhoksukon— Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kembali meninjau kemajuan pembangunan waduk Keureuto di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara pada Senin sore (3/4/023).
Rombongan tersebut dipimpin oleh Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah, dan dihadiri Kejari Aceh Utara, Kodim 0103/Aceh Utara, Pengadilan Negeri Lhoksukon, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) I Kementerian PUPR, serta para pejabat dari Dinas PUPR, Pertanahan, BPBD, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian dan Pangan, Kadis Syariat Islam, serta pejabat Muspika Paya Bakong.
Rombongan tiba di lokasi pembangunan di ujung selatan Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong menjelang pukul 16.00 WIB, dan menunaikan salat Ashar berjamaah di masjid yang terletak di komplek basecamp proyek.
Setelah salat, dilanjutkan dengan rapat yang dipimpin oleh Pj Bupati Azwardi dengan mendengarkan keterangan dari rekanan pelaksana proyek. Selanjutnya, rombongan meninjau langsung beberapa titik di area proyek waduk yang sedang dikerjakan.
Waduk Keureuto merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya dimulai pada tahun 2015 dengan menggunakan anggaran APBN dan dikerjakan oleh kontraktor nasional PT Brantas Abipraya dengan sistem kontrak tahun jamak (multi years contract).
Baca juga: Pj Bupati Lobi BNNP Aceh Bangun BNNK Aceh Utara
Waduk Keureuto Rampung Akhir 2023
Pembangunan waduk ini sempat mengalami kendala karena proses pembebasan lahan, sehingga jadwal selesai pembangunan yang semula direncanakan pada tahun 2019 harus ditunda hingga akhir tahun 2023.
Dalam rapat terakhir pada akhir Maret 2023 lalu di Kantor Gubernur Aceh, seluruh pejabat stakeholder terkait, termasuk dari Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda, telah mengkonfirmasi penyelesaian pembangunan waduk ini pada akhir 2023.
Bahkan, TNI/Polri diminta secara khusus untuk mengawal kegiatan pembangunan di lapangan. Proyek ini juga meminta pelaksana proyek untuk segera melaksanakan aktivitas lapangan di 243 bidang tanah eks HGU di Kabupaten Aceh Utara yang telah proses konsinyasi di Pengadilan Negeri Lhoksukon.
Pelaksana proyek juga diminta segera melaksanakan aktivitas lapangan di 243 bidang tanah eks HGU di Kabupaten Aceh Utara yang sudah proses konsinyasi di Pengadilan Negeri Lhoksukon. Selanjutnya, untuk 104 bidang tanah negara dan kawasan hutan di Kabupaten Bener Meriah, saat ini pihak BWSS I menunggu pendampingan hukum (legal assistance) dari Kejaksaan Tinggi Aceh, terkait bukti kepemilikan hak tanah tersebut.
Proyek bendungan Keureuto diproyeksi akan memiliki luas genangan mencapai 896 hektar. Bila sudah selesai nantinya, tidak hanya dapat mengaliri 9.455 hektare sawah, penyediaan air baku bagi PDAM dan sumber tenaga listrik untuk PLTA, tapi juga mampu menampung 30,39 juta meter kubik air banjir, untuk meminimalisir bencana banjir tahunan kawasan Lhoksukon dan sekitarnya.
Kunjungan Pj Bupati Aceh Utara dan rombongan ke lokasi pembangunan waduk Keureuto disambut langsung oleh manajer lapangan PT Brantas Abipraya.
Azwardi mengatakan manfaat proyek bendungan Keureuto perlu disampaikan secara meluas kepada seluruh masyarakat pemilik dan penggarap tanah eks HGU maupun tanah negara, agar mereka mengetahui manfaat besar dari kehadiran proyek bendungan Keureuto itu bagi masa depan masyarakat di kawasan tersebut. (ADV)
