Komparatif.ID, Jakarta– Pemerintah akan mulai memperkenalkan skema perlindungan sosial (perlinsos) digital pada 10 November 2026. Melalui skema baru ini, penyaluran bantuan sosial (bansos) dirancang berubah dari subsidi yang diberikan melalui produk menjadi bantuan dalam bentuk transfer tunai kepada masyarakat yang berhak.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peluncuran perlinsos digital tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah dalam rapat bersama jajaran ekonomi.
Skema ini disiapkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Sementara itu, uji coba digitalisasi perlinsos telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar, dengan dukungan 775 ribu agen yang membantu proses pendaftaran masyarakat.
Luhut mengatakan perubahan skema tersebut diharapkan dapat memberikan bantuan secara lebih adil kepada masyarakat yang memang berhak menerima perlindungan sosial dari pemerintah.
Dengan skema transfer tunai, pemerintah tidak lagi menyalurkan subsidi dalam bentuk produk seperti pola yang selama ini diterapkan.
“Perlinsos yang akan di-roll out atau diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 10 November. Karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak mendapat bantuan sosial dari pemerintah, yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi, pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujar Luhut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengatakan digitalisasi perlinsos saat ini telah diuji coba secara luas. Sistem tersebut telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota dan terus digunakan untuk memperbaiki proses pendataan calon penerima bantuan.
Baca juga: Koordinator PKH Bireuen Jelaskan Perbedaan DTSEN & DTKS Perlinsos
Portal perlinsos, kata Firman, menerima lebih dari 600 ribu pendaftar setiap hari. Pemerintah terus melakukan pemutakhiran data untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat masuk dalam pendataan penerima bantuan.
Ia mengatakan hasil uji coba digitalisasi perlinsos di Provinsi Bali menunjukkan adanya penurunan kesalahan dalam pendataan penerima bantuan. Berdasarkan hasil studi tersebut, exclusion error disebut dapat turun sebesar 24,1 persen, sementara inclusion error turun 4,1 persen.
“Kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden hasil studi kami terkait dengan piloting di Provinsi Bali. Jadi, dengan menggunakan perlinsos digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun 4,1 persen,” jelas Firman.
Exclusion error*merupakan kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru tidak masuk sebagai penerima. Sementara inclusion error terjadi ketika bantuan diterima oleh masyarakat yang tidak memenuhi kriteria.
Sebelumnya, pemerintah juga menyiapkan perubahan skema subsidi barang menjadi bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat. Integrasi dan pemutakhiran data penerima ditargetkan selesai pada akhir 2026 sebelum pemerintah menguji penyaluran bansos melalui skema baru tersebut pada kuartal I 2027.
Luhut sebelumnya menyebut nilai bantuan dari berbagai program bansos yang dihimpun dalam skema transfer tunai rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang. Namun, besaran dan jumlah penerima dalam pelaksanaan skema baru tersebut masih bergantung pada hasil pemutakhiran data serta kesiapan sistem digital pemerintah.
