Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina mengumumkan delapan WNI yang bergabung dengan militer Rusia. Belum ada keterangan apakah mereka masih hidup? Pemerintah Ukraina mengatakan Indonesia menjadi salah satu target untuk merekrut milisi dengan bayaran murah
Komparatif.ID, Kiev— Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (Foreign Intelligence Service of Ukraine) mengumumkan delapan nama warga negara Indonesia (WNI)yang bergabung dengan militer Rusia dalam perang Ukraina-Rusia yang terjadi dalam skala penuh mulai 24 Februari 2024.
Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina, Kamis, 27 Agustus 2026 mengumumkan melalui website Foreign Intelligence Service of Ukraine, menyampaikan terdapat delapan WNI yang bergabung dengan militer Rusia. Tujuh orang masuk melalui Rusia, dan satu orang melalui Belarusia.
Mereka yaitu:
YPP, kelahiran 9 Agustus 1997.
HDK, kelahiran 14 Juli 1983
E, kelahiran 5 Agustus 1988
NHF, kelahiran 7 April 1987
MS, kelahiran 3 Agustus 1994
MHM, kelahiran 7 April 1987
WOI, kelahiran 22 Oktober 1985, dan
HNH, kelahiran 27 Januari 1983.
Delapan WNI tersebut, di luar sejumlah orang yang telah terlebih dahulu bergabung seperti mantan personel TNI AL Serda (Mar) Satriya Arta Kumbara, dan anggota Brimob Aceh Muhammad Rio.
Dalam siaran persnya yang disitat Komparatif.ID, Senin, 31 Agustus 2026, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyampaikan pihak Rusia menjadikan warga negara asing sebagai martir dalam perang melawan Ukraina. Saat ini, pihak Kremlin sedang gencar-gencarnya mencari “umpan meriam” baru dari Indonesia, dengan janji menggiurkan.
Bagi Kremlin (Rusia), terang Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina, setiap rekrutan asing memiliki beberapa tujuan sekaligus: khususnya, mereka mengisi kekurangan personel di garis depan dan berfungsi sebagai bahan propaganda untuk mendukung narasi mengenai adanya dukungan global terhadap “operasi militer khusus” tersebut.
Baca juga: Gabung Tentara Bayaran Rusia, Eks Brimob Polda Aceh Terancam Kehilangan Status WNI
Alasan lain di balik perekrutan warga asing adalah meningkatnya ketidakpuasan domestik terhadap situasi sosial-ekonomi, perang, dan rencana gelombang mobilisasi baru (tingkat ketidakpuasan mencapai 69%), yang berakibat pada penurunan jumlah orang yang bersedia mendaftar secara sukarela. Indonesia menjadi contoh terbaru dari pola ini.
Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina telah memperoleh dokumen mengenai setidaknya delapan warga negara Indonesia yang direkrut ke dalam jajaran pasukan pendudukan Federasi Rusia.
Skema yang digunakan Moskow untuk merekrut “umpan meriam” asing ini telah diuji coba di puluhan negara lain. Janji berupa bayaran tinggi, tugas non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, dan tunjangan sosial menarik minat orang-orang dari luar negeri. sayangnya seringkali mereka tidak mengetahui kemana mereka dikirim.
Pola serupa sebelumnya telah diterapkan terhadap warga negara Nepal, Kuba, Kenya, dan India. Sebagian besar dari mereka akhirnya ditempatkan di garis depan tanpa pelatihan apa pun, dan beberapa di antaranya tewas dalam beberapa minggu pertama.
Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang berpopulasi lebih dari 280 juta jiwa, kini masuk dalam daftar negara yang dijadikan Kremlin sebagai sumber tenaga kerja murah lainnya untuk keperluan perang.
Pemerintah Indonesia Verifikasi Informasi dari Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan bahwa pihak berwenang sedang melakukan pengecekan silang atas informasi tersebut dengan perwakilan diplomatik dan kementerian terkait lainnya.
“Diperlukan konfirmasi lebih lanjut mengenai identitas, kewarganegaraan, proses perekrutan, dan bentuk keterlibatan individu-individu tersebut,” ujarnya sebagaimana dikutip.
Yvonne mengatakan pihak berwenang Indonesia juga akan menyelidiki apakah mereka yang direkrut tersebut merupakan korban penipuan lowongan kerja atau perdagangan manusia; jika demikian, Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kedelapan pria yang diidentifikasi oleh Ukraina tersebut.
Jika terbukti bahwa perekrutan tersebut dilakukan secara sukarela, status kewarganegaraan mereka dapat dicabut berdasarkan hukum Indonesia.
Sumber: SZRU, themoscowtime