Komparatif.ID, Banda Aceh— Program rehab-rekon pascabencana Kementerian Pertanian (Kementan) di Aceh hingga akhir Agustus 2026 telah terealisasi Rp272,37 miliar atau 52,9 persen dari total pagu Rp515,22 miliar. Capaian tersebut dinilai masih perlu dipercepat karena waktu pelaksanaan program pada 2026 semakin terbatas.
Kaposkowil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meminta seluruh pihak yang terlibat mempercepat pelaksanaan program agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
“Realisasi di atas 50 persen hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di tahun 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai,” ujar Safrizal, Kamis (26/8/2026).
Dari sejumlah program Kementan di Aceh, sektor irigasi mencatat realisasi tertinggi. Dari pagu Rp147,47 miliar, anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp110,68 miliar atau 75,1 persen.
Jaringan irigasi tersier yang dilaksanakan di 13 kabupaten/kota telah mencapai realisasi 96 persen. Sementara irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota mencatat realisasi sebesar 88 persen.
Program optimasi lahan (Opla) untuk sawah rusak ringan juga telah terealisasi Rp91 miliar atau 58,46 persen. Program tersebut dilaksanakan di 16 kabupaten/kota dengan melibatkan perguruan tinggi, seperti Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam).
Berbeda dengan sektor irigasi, rehabilitasi lahan sawah rusak sedang masih mencatat realisasi 32 persen. Dari pagu Rp200,42 miliar, anggaran yang telah terealisasi baru mencapai Rp64,34 miliar.
Baca juga: Kaposwil Satgas PRR Aceh Dorong Percepatan Rehab-Rekon di Wilayah Terisolir
Kegiatan tersebut melibatkan kelompok tani dan TNI di Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.
Sementara itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di 13 kabupaten/kota telah merealisasikan Rp6,34 miliar dari pagu Rp11,66 miliar atau 54 persen.
Pengerjaan fisik JUT berlangsung di Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya (Abdya), Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Jaya.
Safrizal meminta perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus menjaga sinergi dalam pelaksanaan program. Menurutnya, kerja sama lintas sektor diperlukan agar program dapat diselesaikan dan manfaatnya segera dirasakan oleh petani.
“Kami berharap perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus bersinergi. Dengan kolaborasi lintas sektor, manfaat program ini akan segera dirasakan petani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh,” katanya.
Selain mempercepat pelaksanaan, Safrizal juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam kerja rehabilitasi dan rekonstruksi. Keterbukaan, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan kewajiban memenuhi informasi publik, tetapi juga dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk ikut mendukung percepatan.
“Ini penting, bukan hanya sebagai kewajiban memenuhi keterbukaan informasi publik, tapi dengan transparansi semua pihak bisa ambil bagian dalam kerja percepatan rehab rekon,” pungkas Safrizal.