Komparatif.ID, Banda Aceh— Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi di Aceh dengan memfokuskan penyelesaian lahan sawah rusak, jaringan irigasi, dan daerah aliran sungai (DAS).
Langkah percepatan itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Aceh Tahun 2026 yang digelar di Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).
Forum tersebut dipimpin Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Dr. Safrizal ZA, serta dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, serta kalangan akademisi.
Safrizal mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang telah dilaksanakan dua pekan sebelumnya bersama para rektor di Aceh. Kali ini, pembahasan difokuskan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor pertanian, pengairan, dan daerah aliran sungai.
“Hari ini kita bertemu kembali dalam topik yang lebih khusus mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang pertanian, pengairan, dan daerah aliran sungai. Di dalam pertemuan ini kita melaporkan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dikerjakan, termasuk membicarakan hambatan-hambatannya. Diskusi ini sangat konstruktif untuk mencari solusi,” kata Safrizal.
Menurut Safrizal, forum tersebut secara khusus mempertemukan berbagai kementerian, pemerintah daerah, aparat keamanan, perguruan tinggi, serta kepala daerah dari wilayah terdampak guna menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses rehabilitasi di lapangan.
Ia menjelaskan rapat juga mengevaluasi seluruh tahapan rehabilitasi, mulai dari proses perencanaan, perkembangan pelaksanaan, hingga berbagai hambatan yang masih ditemukan.
Hasil evaluasi menunjukkan rehabilitasi lahan sawah dengan kategori kerusakan ringan dan sedang mengalami perkembangan yang cukup signifikan.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam pemulihan jaringan irigasi dan pemenuhan kebutuhan pasokan air bagi lahan pertanian. Karena itu, pemerintah menyepakati penguatan kolaborasi antara kelompok tani dan TNI untuk mempercepat rehabilitasi sawah sesuai kondisi di masing-masing daerah.
“Nanti ada yang dikerjakan melalui kelompok tani, ada juga yang dikerjakan bekerja sama dengan TNI. Ini menjadi pilihan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Safrizal.
Selain rehabilitasi lahan pertanian, keterlibatan TNI juga mencakup pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah terdampak banjir. Menurut Safrizal, TNI saat ini masih terus mengerjakan berbagai jenis jembatan, mulai dari jembatan gantung, jembatan perintis, jembatan Bailey, hingga jembatan Armco untuk mendukung pemulihan akses masyarakat.
Dalam FGD tersebut dipaparkan bahwa sekitar 53 persen target rehabilitasi sawah tahap pertama telah berhasil diselesaikan. Dari sekitar 40 ribu hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang akibat banjir bandang, penyelesaiannya ditargetkan rampung dalam dua bulan ke depan.
Baca juga: Bangkit dari Puing Bencana, Usaha Mikro Mayasari Tuai Pujian Kaposwil Satgas PPR
Pemerintah juga mulai menyiapkan rehabilitasi tahap kedua dengan melibatkan perguruan tinggi di Aceh dalam penyusunan survei, investigasi, dan desain (SID). Keterlibatan akademisi diharapkan dapat mempercepat penyusunan dokumen teknis sehingga pekerjaan konstruksi tidak lagi mengalami penundaan hingga beberapa bulan.
“Kementerian Pertanian sangat antusias dan anggarannya juga sudah disiapkan. Mudah-mudahan ini bisa segera terealisasi,” kata Safrizal.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta segera mengusulkan program rehabilitasi yang belum masuk dalam rencana melalui skema Instruksi Presiden (Inpres). Kesempatan tersebut masih terbuka bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk mengajukan kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi agar dapat dikerjakan bersamaan dengan program yang telah memiliki alokasi anggaran.
“Kalau ada pekerjaan yang belum masuk dalam rencana rehab-rekon, kepala daerah bisa mengusulkannya melalui skema Inpres sehingga bisa dikerjakan bersamaan dengan program yang sudah memiliki anggaran,” ujarnya.
Untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah masih melakukan kajian terhadap sejumlah alternatif penanganan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah mengalihfungsikan lahan menjadi kawasan perkebunan dengan komoditas baru apabila secara teknis sudah tidak memungkinkan lagi difungsikan sebagai sawah.
Namun, menurut Safrizal, keputusan tersebut tidak akan diambil tanpa kajian ilmiah. Pemerintah akan memastikan kondisi tanah melalui penelitian sehingga komoditas pengganti yang dipilih tetap sesuai dengan karakteristik lahan dan mampu memberikan hasil yang produktif.
“Ini perlu penelitian sehingga ketika mengganti menjadi komoditas baru tidak gagal karena kurangnya kajian. Semua masih dalam proses kajian,” katanya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah Kabupaten Aceh Utara yang memiliki sekitar 4.900 hektare sawah dengan tingkat kerusakan berat sehingga memerlukan keputusan penanganan yang tepat.
Pemerintah menargetkan arah penanganan terhadap lahan tersebut dapat segera ditetapkan agar proses pemulihan sektor pertanian pascabencana tidak berlangsung terlalu lama.
Safrizal berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian sehingga aktivitas petani di wilayah terdampak banjir dapat kembali berjalan normal sesuai target rehabilitasi yang telah ditetapkan.