Komparatif.ID, Banda Aceh– Jaringan Siber Indonesia (JMSI) Aceh menilai Safrizal ZA berhasil memimpin Posko Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (PRR) Aceh selama fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Hal tersebut disampaikan Hendro di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026), saat dimintai tanggapan terkait berakhirnya fase pemulihan Aceh pascabencana.
“Saya pikir secara keseluruhan (overall), Pak Safrizal berhasil memimpin lembaga PRR Aceh. Perannya dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan lembaga lintas kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota berjalan sangat efektif,” ujar Hendro.
Satgas PRR resmi terbentuk dua bulan setelah bencana melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keputusan tersebut efektif berlaku sejak 8 Januari 2026.
Hendro mengatakan, sebelum lembaga tersebut terbentuk secara formal, Safrizal ZA telah bergerak di lapangan untuk menangani dampak bencana. Bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 berdampak luas, meliputi 18 kabupaten, 226 kecamatan, dan 3.300 gampong.
Menurut data yang dihimpun JMSI Aceh hingga enam bulan pascabencana, pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik menunjukkan perkembangan signifikan. Sebanyak 3.120 sekolah terdampak telah pulih dan kembali beroperasi normal. Di sektor kesehatan, sebanyak 867 puskesmas juga telah kembali beroperasi.
Pada sektor infrastruktur, 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan yang rusak telah kembali fungsional. Dari total ruas jalan daerah yang rusak, sebanyak 1.638 ruas telah berfungsi dengan capaian 94,20 persen.
Baca juga: Kasatgas PRR Minta K/L dan Pemda Aktif Sampaikan Progres Pemulihan
Untuk hunian sementara (Huntara), seluruh 18.784 unit yang menjadi target telah aktif dan ditempati warga. Sementara untuk hunian tetap (Huntap), dari target 37.323 unit, hingga Juli 2026 sebanyak 401 unit telah terbangun dan 1.832 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Hendro menegaskan, capaian tersebut tidak hanya bertumpu pada sosok Safrizal ZA, tetapi juga kemampuan dalam mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
Fase pemulihan Aceh berakhir pada 30 Juli 2026. Mulai 1 Agustus 2026, Aceh memasuki fase rekonstruksi yang dinilai membutuhkan upaya, fokus, dan konsentrasi lebih besar.
Menurut Hendro, fase tersebut akan mencakup pembangunan fisik dan nonfisik secara menyeluruh dengan mengacu pada target Rencana Induk hingga 2028.
Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran mencapai Rp58,97 triliun dan diharapkan menopang proses rekonstruksi serta kebangkitan ekonomi warga pascabencana.
JMSI Aceh menilai Safrizal ZA memiliki kapasitas untuk memimpin tahapan tersebut dengan fokus dan konsentrasi yang lebih kuat.
Selain itu, JMSI Aceh mengapresiasi keterbukaan PRR Aceh dalam melibatkan media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengawasan penanganan bencana. Hendro berharap keterlibatan tersebut terus dilanjutkan selama fase rekonstruksi.
“Keterlibatan media sangat penting untuk memastikan adanya pengawasan publik serta akuntabilitas penyelenggaraan dalam pelaksanaan proses rekonstruksi Aceh. Pak Safrizal telah membuktikan mampu menjalankan prinsip keterbukaan ini dengan baik,” kata Hendro.
