Komparatif.ID, Lhokseumawe— Universitas Malikussaleh bersiap membuka dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di universitas tersebut. Hal itu disampaikan oleh Rektor Unimal Prof. Herman Fithra, Rabu, 6 Mei 2026.
Dalam keterangannya kepada Kompas.com, Herman Fithra mengatakan Unimal kesiapan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi, Bryan Yuliarto.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dikelola oleh Unimal, kata Herman, akan menyelenggarakan ekosistem yang dari hulu ke hilir yang berputar di internal universitas tersebut.
Kampus akan memanfaatkan kebun dan peternakan sendiri, kemudian tenaga ahli gizi dan manajemen dari kalangan dosen dan mahasiswa.
Dengan kehadiran Unimal, menurutnya akan semakin memperbaiki ekosistem MBG, kualitas gizi terjamin, dan mendukung program pemerintah, dan akan sangat membantu pelajar di wilayah tersebut dalam mendapatkan makan bergizi gratis dengan gizi yang sangat terjamin.
SPPG tersebut juga akan dijadikan laboratorium terpadu bagi berbagai program studi antara lain pertanian, peternakan, gizi, dan manajemen.
Komite Independen Kampus Tolak Dapur MBG di Unimal
Di tengah wacana kesiapan Unimal menjadi mitra SPPG di tingkat universitas, muncul penolakan di internet.
Sebuah akun yang menamakan diri Komite Independen Kampus, menyampaikan kampus tidak dilahirkan untuk pabrik program negara, dan tidak didirikan untuk menjadi dapur kekuasaan. Mahasiswa bukan buruh politik yang tugasnya merawat citra penguasa.
Baca juga: BGN Ajak Warga Unggah Menu MBG ke Medsos, Patuhi 4 Syarat
Komite Independen Kampus menolak MBG masuk ke dalam Universitas Malikussaleh, karena menurut mereka kampus harus berdiri sebagai ruang ilmu pengetahuan yang bebas, kritis, dan independen.
Tridarma perguruan tinggi menurut mereka bukan alat propaganda. Universitas bukan perusahaan negara, dan mahasiswa bukan property politik yang bisa digiring untuk membangun tepuk tangan kekuasaan.
“Ketika kampus mulai sibuk mengurus proyek, maka ada yang sedang dikorbankan: nalar kritis, kebebasan akademik, dan keberanian untuk mengoreksi negara,” tulis Komite Independen Kampus.
Akan tetapi sikap Komite Independen Kampus mendapat komentar beragam dari netizen. Saat ini Universitas Malikussaleh berstatus Badan Layanan Umum (BLU).
Sebagai universitas berstatus BLU, Unimal memiliki kewenangan mencari uang dari bisnis yang dikelola, tanpa membebani kemampuan masyarakat. Universitas BLU harus tetap pada prinsip demi efektifitas dan efisiensi terhadap pelayanan publik.
