Sanitasi buruk telah membuat kamp pemgungsi di Aceh Tamiang bau tahi. Arima busuk tercium hingga ke jalan raya.
Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur fisik, tetapi juga memicu krisis sanitasi yang serius dan berpotensi menimbulkan bencana kesehatan publik.
Berdasarkan data lapangan, wilayah terdampak saat ini mengalami ketiadaan listrik, air bersih, sarana mandi-cuci-kakus (MCK), serta tersumbatnya sistem sanitasi oleh lumpur pascabanjir.
Kondisi tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan yang masif, ditandai dengan bau menyengat kotoran manusia bahkan di sepanjang jalan nasional dan semakin parah di kamp-kamp pengungsian.
Baca: Catatan Relawan ICMI: Aceh Tamiang Butuh Bantuan Internasional
Artikel ini menganalisis krisis tersebut dalam perspektif kesehatan lingkungan, kemanusiaan, dan tata kelola bencana, serta menyoroti kegagalan respons darurat negara dalam menjamin hak dasar korban bencana.
***
Banjir merupakan bencana hidrometeorologis yang dampaknya tidak berhenti pada genangan air dan kerusakan rumah, tetapi berlanjut pada krisis kesehatan lingkungan, terutama ketika sistem sanitasi lumpuh total.
Di Aceh Tamiang, banjir telah menghancurkan pondasi paling mendasar kehidupan manusia: akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan lingkungan yang sehat.
Temuan lapangan menunjukkan bahwa pascabanjir, masyarakat Aceh Tamiang hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, dan tanpa fasilitas MCK yang berfungsi.
Seluruh saluran sanitasi tersumbat lumpur, menyebabkan kotoran manusia terakumulasi di ruang terbuka.
Bau menyengat tidak hanya tercium di kamp pengungsian, tetapi juga di jalan nasional—ruang publik yang seharusnya steril dari ancaman biologis.
Kondisi ini menandakan darurat sanitasi yang tidak dapat ditoleransi dalam konteks kemanusiaan.
Krisis Sanitasi dan Risiko Kesehatan Publik
Sanitasi yang buruk merupakan salah satu faktor utama penyebaran penyakit menular berbasis lingkungan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa ketiadaan air bersih dan sanitasi pascabencana secara langsung meningkatkan risiko wabah penyakit seperti diare akut, kolera, disentri, tifoid, penyakit kulit, hingga infeksi saluran pernapasan akut.
Di Aceh Tamiang, tersumbatnya seluruh fasilitas MCK oleh lumpur menyebabkan praktik buang air besar sembarangan tidak terhindarkan. Akibatnya, kontaminasi tinja terhadap tanah, air permukaan, dan udara terjadi secara luas.
Bau kotoran manusia yang menyengat bukan sekadar persoalan ketidaknyamanan, melainkan indikator nyata pencemaran biologis yang mengancam keselamatan pengungsi, khususnya anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
Dalam perspektif kesehatan lingkungan, kondisi ini memenuhi kriteria public health emergency, karena berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) penyakit berbasis air dan sanitasi.
Kamp Pengungsian sebagai Ruang Krisis Kemanusiaan
Kamp pengungsian idealnya menjadi ruang aman sementara bagi korban bencana. Namun, dalam kasus Aceh Tamiang, kamp pengungsian justru berubah menjadi episentrum krisis.
Ketiadaan air bersih dan MCK menjadikan pengungsian sebagai ruang yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip Sphere Standards dalam respons kemanusiaan, yang menegaskan bahwa setiap pengungsi berhak atas sanitasi layak dan lingkungan bermartabat.
Bau kotoran manusia yang sangat menyengat di kamp pengungsian menunjukkan kegagalan total penyediaan layanan dasar.
Situasi ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik, tetapi juga melukai martabat kemanusiaan para korban banjir yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Kegagalan Tata Kelola Tanggap Darurat
Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, negara memiliki kewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, termasuk air bersih dan sanitasi.
Fakta bahwa masyarakat Aceh Tamiang dibiarkan hidup di tengah bau kotoran manusia, tanpa listrik dan air bersih, mencerminkan lemahnya tata kelola tanggap darurat dan buruknya koordinasi antarinstansi.
Krisis ini mengindikasikan bahwa respons pemerintah masih berorientasi pada bantuan simbolik, bukan pada pemulihan sistemik kebutuhan dasar.
Ketidakhadiran solusi cepat untuk sanitasi darurat—seperti MCK portabel, sistem pengelolaan lumpur, dan distribusi air bersih—menjadi bentuk kelalaian struktural yang berpotensi menimbulkan bencana lanjutan di bidang kesehatan.
Penutup dan Rekomendasi
Kondisi pascabanjir di Aceh Tamiang bukan sekadar dampak alam, melainkan cermin kegagalan negara dalam melindungi warganya pada situasi paling genting.
Krisis sanitasi yang ditandai oleh bau menyengat kotoran manusia di ruang publik dan kamp pengungsian merupakan alarm keras bagi semua pemangku kepentingan.
Rekomendasi utama yang harus segera dilakukan meliputi:
1. Penyediaan air bersih darurat secara masif dan berkelanjutan.
2. Pembangunan MCK darurat yang memenuhi standar kesehatan.
3. Pembersihan lumpur dan normalisasi sistem sanitasi.
4. Pengawasan kesehatan lingkungan untuk mencegah wabah penyakit.
Tanpa intervensi serius dan cepat, Aceh Tamiang tidak hanya menghadapi bencana banjir, tetapi juga bencana kesehatan dan krisis kemanusiaan yang lebih besar.
Penulis Dr.Muhammad,S.Th.I,.M.A. Relawan Farmidia & Dosen studi agama agama fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
