Komparatif.ID, Banda Aceh— Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan seluruh hal mulai dari persoalan rumput hingga minyak dan gas (migas) di empat pulau yang dikembalikan Pemerintah Pusat usai diklaim milik Sumatra Utara akan dikelola secara mandiri oleh Aceh.
“Mulai dari migas, rumput, hingga kelapa semua akan kita kelola untuk kepentingan rakyat Aceh,” ucap Mualem di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Rabu sore (18/6/2026) sepulang dari Jakarta usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
Dalam konferensi pers sesaat setelah tiba di Aceh, Mualem menyampaikan kabar keempat pulau tersebut—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek— yang sebelumnya berdasarkan keputusan Mendagri jadi bagian administrasi Kabupaten Tanapuli Tengah resmi kembali jadi milik Aceh.
Baca juga: Empat Pulau Dikembalikan ke Aceh, Kepmendagri Akan Segera Direvisi
“Kemarin, dengan komitmen bersama Presiden dan juga Mendagri, beliau telah memutuskan bahwa keempat pulau tersebut kembali kepada kita, kepada Aceh,” ungkap Mualem.
Ia menegaskan migas dan seluruh potensi sumber daya alam di wilayah tersebut akan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan rakyat, mulai dari sektor kelautan hingga minyak dan gas.
Mualem juga menolak wacana pengelolaan bersama dengan provinsi tetangga, menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut adalah hak penuh Aceh. “Tidak. Itu hak kita. Kita lihat ke depan. Yang jelas, pulau-pulau itu sekarang banyak peminat, terutama dari Timur Tengah,” lanjutnya.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Keempat pulau itu berada di perairan Aceh Singkil yang selama ini sempat menjadi sengketa administratif antara Aceh dan Sumatera Utara, menyusul tumpang tindih peta wilayah.
Mualem secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Menteri Dalam Negeri atas keputusan yang menurutnya adil bagi semua pihak atas keputusannya yang dinilai sangat berpihak kepada rakyat Aceh.
“Mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI, itu mimpi kita semua. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan. Aman damai antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” imbuh Mualem.
