Komparatif.ID, Kuta Cot Glie— Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Sudaryono, melantik TA Khalid sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Aceh periode 2026–2031.
Selain TA Khalid, Sudaryono juga melantik jajaran pengurus DPD HKTI Aceh periode 2026-2031; Cut Huzaimah sebagai sekretaris dan T. Ali Devi sebagai bendahara. Sementara itu, Agussalim Chawari ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan.
Pelantikan pengurus DPD HKTI Aceh berlangsung di Gampong Lamtui, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (13/10/2026).
Dalam arahannya, Sudaryono meminta pengurus HKTI Aceh yang baru dilantik segera bekerja dan memberikan kontribusi nyata bagi petani. Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut harus mampu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pertanian.
“Saya berharap kepada pengurus yang sudah dilantik untuk segera bekerja untuk masyarakat, sehingga kontribusinya bisa dirasakan langsung oleh para petani,” kata Sudaryono.
Ia menyebut Aceh merupakan salah satu daerah penyangga pangan Indonesia. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian di Aceh perlu mendapat perhatian, termasuk melalui dukungan sarana pengairan untuk membantu petani menghadapi musim kemarau.
Sudaryono mengatakan, sejak dirinya menjabat Wakil Menteri Pertanian, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 20.000 pompa air ke seluruh Aceh sebagai bagian dari upaya mendukung produktivitas pangan.
Baca juga: TA Khalid Tampung Keluhan Petani Bireuen
Menurutnya, ketersediaan air menjadi faktor utama agar petani tetap dapat menanam ketika curah hujan berkurang. Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki jaringan irigasi, melakukan pengeboran air tanah, serta menyalurkan bantuan pompa apabila tersedia sumber air permukaan seperti sungai dan danau.
Selain membahas produktivitas pertanian, Sudaryono juga menanggapi kekhawatiran mengenai cadangan pangan nasional akibat fenomena El Nino dan gagal panen di sejumlah daerah. Ia menilai kondisi pangan Indonesia masih cukup meyakinkan karena penurunan produksi tidak signifikan dibandingkan wilayah yang masih mengalami panen.
“Jadi, kalau prediksi kita masih tetap surplus cukup besar karena kan kita panen besar kemarin di musim penghujan di awal tahun,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Aceh, TA Khalid, mengatakan HKTI harus mengambil peran dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi IV DPR RI tersebut mengajak seluruh pengurus HKTI di 23 kabupaten/kota di Aceh memperkuat kerja sama agar organisasi mampu memperjuangkan kepentingan petani.
Ia menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjalankan organisasi dan membangun sektor pertanian.
“Terkhusus kepada teman-teman para pengurus DPC 23 kabupaten/kota, pada forum yang berbahagia ini, saya memohon kepada teman-teman sekalian bahwa kekuatan bukanlah cuma pada kepintaran, kekuatan bukanlah cuma pada kekuasaan, tetapi kekuatan adalah dalam kebersamaan,” ujar TA Khalid.
Ia juga menyinggung persoalan subsidi pupuk yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan petani. Menurutnya, kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo, termasuk kenaikan harga gabah dan pemberian subsidi pupuk, merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian.
TA Khalid menegaskan HKTI harus menjadi penghubung antara aspirasi petani dan pemerintah. Karena itu, ia berharap kepengurusan di tingkat kabupaten/kota hingga nantinya tingkat desa dapat memperluas jangkauan organisasi dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat pertanian.
“Maka ini ikhtiar kita bersama, HKTI di seluruh kabupaten/kota yang nantinya mungkin akan terbentuk sampai ke desa, bagaimana kita hadir memperjuangkan keinginan Pak Prabowo menjadi jembatan menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah,” pungkasnya.
Dalam struktur organisasi DPD HKTI Aceh, sejumlah pejabat dan tokoh daerah juga mengisi jajaran dewan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina, didampingi Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah sebagai wakil ketua, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dedy Tabrani sebagai sekretaris, serta Brigjen TNI Andrie Pitriko Mulia dan Zulkarnaini sebagai anggota.
Dewan Penasihat diketuai Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof. Mirza Tabrani, dengan Dr. Nizarli sebagai wakil ketua dan Anwar Ahmad sebagai sekretaris. Sementara itu, Dewan Pengarah diketuai Prof. Marwan, didampingi Prof. Taufiq Saidi sebagai wakil ketua, Dr. Edwar M. Nur sebagai sekretaris, dan Thabrani sebagai anggota.
Adapun Dewan Pertimbangan diketuai Prof. Rustam Efendi, dengan Dr. Husnan sebagai wakil ketua, Dr. Rizwan Haji Ali sebagai sekretaris, dan Akbar Hikmi sebagai anggota.
Dewan Kehormatan dipimpin T. Asmoni Alwi, didampingi Iskandar Zulkarnanen sebagai wakil ketua dan Zulmahdi Hasan sebagai sekretaris, bersama Ir. Alfian dan Syahrul Kamal sebagai anggota.
Untuk Dewan Pakar, Prof. Agussabti dipercaya sebagai ketua, Prof. Mukhlis Yunus sebagai wakil ketua, dan T. M. Nurlif sebagai sekretaris. Ir. Masrul dan Irwan Yasin sebagai anggota.
