Komparatif.ID, Bireuen– Para petani sawah di Gampong Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, masih menanti kepastian rehabilitasi lahan pertanian yang tertimbun lumpur dan material longsor akibat banjir pada 26 November 2025.
Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Tani Beudeh Beusare, Ajalil, bersama sejumlah pengurus kelompok tani saat melakukan audiensi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen, Selasa (21/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ajalil menjelaskan, para petani berupaya memanfaatkan lahan seluas 12 hektare terdampak banjir dengan menanam jagung, padi gogo, dan kacang hijau. Namun, upaya tersebut belum memberikan hasil maksimal karena tidak semua tanaman dapat tumbuh dengan baik.
Selain itu, tanaman yang mulai tumbuh juga mengalami kerusakan akibat serangan burung liar yang datang silih berganti.
“Selama delapan bulan setelah banjir, kami belum bisa membajak sawah. Akibatnya kami mengalami kesulitan membiayai kebutuhan dapur,” kata Ajalil saat audiensi.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen, Mulyadi, menjelaskan sawah terdampak di Gampong Kuala Ceurape diprioritaskan dalam program rehabilitasi, termasuk pengadaan pompa air.
Baca juga: Rehabilitasi dan Optimalisasi Sawah Rusak Ringan & Sedang di Bireuen Rampung
“Kami menargetkan September 2026 petani sudah bisa tanam padi serentak,” ungkap Mulyadi.
Mulyadi menyampaikan Kementerian Pertanian akan menurunkan tim dari Universitas Syiah Kuala atau Universitas Malikussaleh untuk mendata berbagai kebutuhan di lokasi. Tim tersebut dijadwalkan melakukan pendataan selama dua minggu pada Agustus 2026 mendatang.
“Walaupun saya sudah mendengarkan usulan, tetapi saat tim turun ke lokasi, para petani harus juga menyampaikan kebutuhannya langsung kepada mereka supaya tim bisa mencatatnya,” kata Mulyadi.
Mulyadi meminta para petani untuk bersabar karena program rehabilitasi tersebut ditangani langsung oleh Kementerian Pertanian.
Ia menambahkan, kondisi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten (APBK) Bireuen yang saat ini mengalami penyesuaian akibat kebijakan anggaran dari Pemerintah Pusat membuat Pemkab tidak mampu membiayai rehabilitasi sawah secara mandiri.