Komparatif.ID, Banda Aceh– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan, literasi keuangan, pengelolaan usaha, dan pendampingan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar PNM bertema “Sinergi Finansial: Wujudkan UMKM Tangguh dan Berkelanjutan” yang digelar di Aula Kantor OJK Provinsi Aceh, Banda Aceh, Jumat, 14 Agustus 2026.
Kegiatan itu dihadiri Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Jasmi, Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, serta Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Lalu Dodot Patria Ary.
Kegiatan tersebut juga diikuti 100 perempuan pelaku UMKM yang merupakan nasabah PNM Mekaar. Program PKU Akbar menjadi ruang pembelajaran bagi peserta untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha, melakukan pencatatan keuangan, memanfaatkan pembiayaan secara produktif, serta mempersiapkan usaha untuk memperluas pasar.
Deputi Komisioner OJK Jasmi mengatakan pembiayaan yang disertai pendampingan merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan dan keberlanjutan UMKM. Menurutnya, pendampingan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri kepada pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis.
“Pendampingan usaha memberikan nilai tambah karena membekali pelaku usaha dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk terus berkembang.” ungkap Jasmi.
Baca juga: IHSG Anjlok 34 Persen Sepanjang Tahun, OJK Pastikan Keuangan RI Masih Aman
Berdasarkan data PNM posisi Juni 2026, outstanding piutang program Mekaar di wilayah Aceh tercatat sebesar Rp1,03 triliun. Seluruh pembiayaan tersebut menggunakan prinsip syariah.
Sementara itu, outstanding piutang program ULaMM di Aceh tercatat sebesar Rp62,44 miliar dan seluruhnya juga merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Jasmi mengatakan luasnya jangkauan pembiayaan PNM perlu diikuti peningkatan kualitas pendampingan dan literasi keuangan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga mengatakan penguatan akses keuangan harus diiringi peningkatan literasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara tepat dan bertanggung jawab.
Daddi menyebut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks inklusi keuangan Provinsi Aceh mencapai 96,43 persen. Sementara indeks literasi keuangan Aceh tercatat sebesar 66,33 persen.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah sangat baik, tetapi masih terdapat kesenjangan dengan tingkat pemahaman keuangan. Karena itu, penguatan literasi dan pengembangan kapasitas usaha menjadi penting agar akses keuangan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan,” ujar Daddi.
Daddi juga mengapresiasi PNM yang mengembangkan pembiayaan yang disertai pendampingan usaha. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usaha.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal turut mengapresiasi kolaborasi OJK dan PNM dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM. Ia mengatakan modal usaha perlu diiringi pengetahuan dan pendampingan agar pelaku UMKM dapat mengelola usaha dengan lebih baik, memperluas akses pasar, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ia juga mendorong pelaku UMKM menerapkan pengelolaan keuangan yang sederhana namun disiplin. Hal itu antara lain dilakukan dengan memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, mencatat pemasukan serta pengeluaran, menjaga kualitas produk, memanfaatkan media sosial, dan terus melakukan inovasi.
OJK Provinsi Aceh menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan industri jasa keuangan, Pemerintah Kota Banda Aceh, pelaku usaha jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Fokusnya mencakup perluasan literasi keuangan, akses pembiayaan yang sehat, serta pendampingan bagi pelaku UMKM.