Komparatif.ID, Banda Aceh– Aceh memiliki potensi besar di sektor minyak dan gas bumi (migas) yang dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Namun, optimalisasi sumber daya alam tersebut membutuhkan dukungan investasi jangka panjang, kepastian usaha, serta kemitraan sustain agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Mawardi Nur, saat menjadi pembicara dalam Economic, Energy and Sustainability Forum 2026 bertema From Resources to Prosperity, di Landmark BSI Aceh, Banda Aceh, Jumat (6/11/2026).
Dalam forum yang mengangkat subtema Energi, Investasi dan Keuangan Syariah untuk Masa Depan Ekonomi Aceh tersebut, Mawardi memaparkan berbagai aspek pengelolaan hulu migas Aceh. Mulai dari landasan kewenangan BPMA, perkembangan wilayah kerja migas, hingga potensi dan rencana pengembangan sektor energi pada masa mendatang.
Mawardi menjelaskan, pengelolaan migas Aceh memiliki kekhususan yang diatur melalui MoU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Aceh dalam menjalankan kewenangan pengelolaan bersama sektor hulu migas melalui BPMA.
Menurutnya, berbagai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas terus dikembangkan di sejumlah wilayah kerja di Aceh. Kegiatan tersebut meliputi peningkatan produksi, survei seismik, pengeboran sumur eksplorasi, hingga pengembangan sumber daya migas yang berpotensi mendukung ketahanan energi nasional.
Meski demikian, Mawardi menilai besarnya potensi sumber daya alam belum cukup untuk menjamin keberhasilan pengembangan sektor migas. Aceh juga perlu membangun ekosistem investasi jangka panjang yang mampu memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha dalam jangka panjang.
Dalam paparannya, ia mencontohkan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai negara yang berhasil membangun kekuatan ekonomi melalui pengembangan sektor energi, investasi, dan kemitraan internasional.
“Uni Emirat Arab (UEA) memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana sebuah negara mampu membangun masa depan melalui visi besar, keberanian mengambil peluang, dan konsistensi dalam mengembangkan sektor energi serta investasi,” ungkap Mawardi.
Ia mengatakan, kemajuan ekonomi suatu negara maupun daerah tidak dapat dibangun secara instan. Dibutuhkan visi berkelanjutan, keberanian membuka diri terhadap investasi, kepercayaan antarpelaku usaha, serta iklim bisnis yang kondusif.
Baca juga: BPMA Incar Investor UEA Kembangkan Potensi Migas Aceh
Pengalaman UEA, lanjut Mawardi, menunjukkan keberhasilan menghadirkan satu investasi dapat membuka jalan bagi masuknya investasi berikutnya. Ketika sebuah perusahaan mendapatkan kepercayaan dan berhasil menjalankan kegiatan usahanya, peluang untuk menarik perusahaan lain dari berbagai negara akan semakin besar.
“Ketika sebuah negara berhasil menghadirkan investasi dan menciptakan keberhasilan bagi satu perusahaan, kepercayaan akan tumbuh. Kemudian, peluang investasi lainnya akan ikut berdatangan, bahkan dari negara-negara yang berbeda. Inilah pentingnya membangun ekosistem investasi dan kemitraan jangka panjang,” jelasnya.
Mawardi menilai pengalaman tersebut relevan bagi Aceh yang tengah berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam, khususnya migas. Menurutnya, investasi tidak hanya dibutuhkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Ia berharap pengembangan sektor hulu migas Aceh dapat memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi masyarakat. Dampak tersebut tidak sebatas penerimaan dari kegiatan produksi migas, tetapi juga mencakup terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya keterlibatan tenaga kerja lokal, tumbuhnya industri pendukung, serta berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pembangunan ekosistem investasi dan penguatan kemitraan jangka panjang menjadi bagian penting dalam mendorong sektor migas Aceh agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.
