Komparatif.ID, Banda Aceh— Guna mempercepat turunnya prevalensi stunting di Aceh, Pj Ketua PKK Aceh Mellani Subarni memimpin langsung Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di Ruang Kerja Gubernur Aceh, Meuligoe Aceh, Senin (1/4/2024).
Mellani mengatakan, untuk menurunkan angka stunting di Aceh perlu kerja kolaborasi antar pihak dan elemen masyarakat, sebab untuk mengefektifkan penurunannya harus ada kesamaan pemahaman, sehingga program berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
“Permasalahan stunting ini menjadi PR nomor 1 dan menjadi amanah dari Pj Gubernur untuk terus bekerja keras turunkan stunting di Aceh,” kata Mellani dalam arahnya.
Mellani menjelaskan, selama ini program penurunan stunting telah banyak dan sempurna dibentuk, hanya saja dalam implementasinya masih kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Membuat banyak kegiatan hanya berjalan di tempat.
“Seperti ada Gampong Gizi dan Rumoh Gizi Gampong, ada sebagian yang tidak jalan. Yang tidak jalan itu lah yang harus kita dorong, agar program-program ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, untuk pencegahan lainya, juga sudah dilakukan kerjasama dengan Kementerian Agama, untuk sekolah persiapan nikah yaitu Sekolah Samara merupakan pendidikan pra nikah bagi calon pengantin.
Tujuan dari sekolah ini adalah membekali ilmu bagi setiap calon pengantin tentang tugas dan tanggung jawabnya setelah menikah serta berbagai hal yang perlu disiapkan seperti kesehatan dan psikologis.
Baca juga: Pada 2023, Stunting di Aceh Turun 1,8 Persen
Pendidikan pra nikah ini dinilai penting bagi setiap calon pengantin. Sebab akan mengajarkan persoalan finansial, keluarga, pekerjaan rumah tangga, kehamilan dan mengurus anak salah satunya pencegahan stunting.
“Jadi saya pikir, program sudah bagus tinggal kita gerakkan kembali agar bisa berjalan sesuai arahnya. Jadi saya butuh kerjasama semua pihak, karena saya tidak bisa bekerja sendiri,” kata Mellani.
Turut hadir dalam rakor tersebut, PLH Asisten I, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), perwakilan BKKBN, dan instansi terkait lainya.
