Wednesday, 18 November 2026

Komparatif.ID

Situs Berita Aceh Inspirasi Indonesia

Opini

2 Pungutan dalam Satu Kendaraan: Apa Bedanya PKB dan Opsen PKB?

2 Pungutan dalam Satu Kendaraan: Apa Bedanya PKB dan Opsen PKB?
Foto: Dok. Penulis.

Pernahkah membayar pajak kendaraan bermotor, tetapi justru terkejut melihat adanya tambahan pungutan bernama opsen PKB pada rincian pembayaran? Pengalaman tersebut dirasakan oleh Trisma, salah seorang pemilik kendaraan “Dulu mah di STNK tidak ada pembayaran opsen pajak. Sekarang di STNK ada tulisan opsen pajak yang harus dibayar di luar pajak kendaraan bermotor,” ungkap Trisma, sebagaimana dikutip dari Koran.Pikiran-Rakyat.com.

Kehadiran pungutan baru ini kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat: apakah PKB dan opsen PKB merupakan dua jenis pajak yang berbeda? Lantas, mengapa pemilik kendaraan harus membayar keduanya?

Mengenal Perbedaan PKB dan Opsen PKB

Secara sederhana, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, opsen PKB adalah pungutan tambahan atas pokok PKB terutang yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Ketentuan mengenai opsen PKB mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025.

Untuk memahami mengapa kedua komponen tersebut muncul dalam pembayaran pajak kendaraan, kita perlu melihat perubahan mekanisme pembagian penerimaan pajak daerah.

Sebelum kebijakan opsen diterapkan, PKB dipungut oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, sebagian penerimaan pajak tersebut dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil.

Kini, mekanisme pembagian penerimaan tersebut dibuat lebih langsung melalui opsen. Artinya, pemerintah provinsi memperoleh penerimaan dari PKB, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memperoleh penerimaan dari opsen PKB.

Dengan demikian, opsen PKB bukan sekadar pungutan tambahan tanpa tujuan. Kebijakan ini merupakan bagian dari perubahan mekanisme hubungan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Apakah Opsen PKB Membuat Pajak Kendaraan Lebih Mahal?

Inilah salah satu pertanyaan yang paling sering muncul sejak kebijakan opsen PKB diberlakukan. Ketika melihat adanya komponen baru dalam rincian pembayaran, masyarakat tentu bisa beranggapan bahwa beban pajak kendaraan otomatis bertambah.

Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Sebab, penerapan opsen PKB juga diikuti dengan perubahan batas maksimal tarif PKB.

UU HKPD menetapkan tarif opsen PKB sebesar 66 persen dari pokok PKB terutang. Pada saat yang sama, batas maksimal tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama berubah dari sebelumnya 2 persen menjadi 1,2 persen.

Untuk memahami pengaruh perubahan tersebut, mari kita lihat simulasi perhitungan pajak kendaraan dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp200.000.000.

    Perhitungan sebelum penerapan opsen PKB:

DPP PKB = Rp200.000.000
Tarif PKB = 2 persen
PKB terutang = 2 persen x Rp200.000.000 = Rp4.000.000
Total pembayaran pajak = Rp4.000.000

    Perhitungan setelah penerapan opsen PKB:

DPP PKB = Rp200.000.000
Tarif PKB = 1,2 persen
PKB terutang = 1,2 persen x Rp200.000.000 = Rp2.400.000
Tarif opsen PKB = 66 persen
Opsen PKB = 66 persen x Rp2.400.000 = Rp1.584.000
Total pembayaran pajak = Rp2.400.000 + Rp1.584.000 = Rp3.984.000

Berdasarkan simulasi tersebut, total pembayaran pajak kendaraan justru mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pemberlakuan opsen PKB diikuti dengan penurunan tarif PKB. Dengan demikian, adanya komponen opsen PKB tidak serta-merta menyebabkan total pajak kendaraan menjadi lebih besar. Namun, besaran pembayaran sebenarnya tetap bergantung pada tarif PKB yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Mengapa Kebijakan Opsen Diberlakukan?

Jika opsen PKB bukan semata-mata untuk menambah beban wajib pajak, lalu apa tujuan pemerintah menerapkan kebijakan ini?

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pajak, melalui kebijakan opsen, sebesar 66 persen dari pajak kendaraan bermotor yang terutang dapat langsung dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Baca juga: Digitalisasi Pajak Kendaraan Bermotor: Mengapa Masyarakat Jakarta Masih Jarang Gunakan SIGNAL?

Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban bagi wajib pajak. Selain itu, mekanisme opsen memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota karena tidak perlu lagi menunggu proses pembagian hasil dari pemerintah provinsi.

Menariknya, tidak semua provinsi memberlakukan opsen PKB. Salah satu daerah yang tidak menerapkan kebijakan ini adalah DKI Jakarta.

Hal tersebut berkaitan dengan struktur pemerintahan DKI Jakarta yang tidak terbagi menjadi kabupaten/kota otonom seperti provinsi lainnya. Dengan demikian, penerimaan PKB dikelola langsung oleh pemerintah provinsi.

Cara Mengecek dan Membayar PKB

Setelah memahami perbedaan PKB dan opsen PKB, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana cara memeriksa rincian pajak kendaraan yang harus dibayarkan.

Rincian PKB dapat dilihat melalui STNK, tepatnya pada Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP yang diselipkan pada bagian belakang STNK.

Selain itu, pengecekan pajak kendaraan juga dapat dilakukan secara daring melalui situs Bapenda provinsi terkait, aplikasi SIGNAL, maupun aplikasi Samsat daerah masing-masing.

Data yang umumnya diperlukan untuk melakukan pengecekan melalui situs Bapenda dan aplikasi tersebut antara lain nomor polisi kendaraan, NIK pemilik kendaraan, serta lima digit terakhir nomor rangka.

Adapun pembayaran PKB dapat dilakukan melalui kantor Samsat, baik secara tunai maupun nontunai. Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi SIGNAL dengan metode pembayaran melalui mobile banking, ATM, maupun dompet digital yang tersedia.

Lantas, bagaimana jika dalam rincian Surat Ketetapan terdapat tulisan opsen PKB? Apakah itu berarti ada pajak tambahan yang harus dikhawatirkan?

Tidak perlu terburu-buru khawatir. Kehadiran opsen PKB dalam rincian surat tersebut memberikan informasi mengenai besaran penerimaan yang dialokasikan untuk pemerintah kabupaten/kota. Sebagaimana terlihat dalam simulasi sebelumnya, opsen merupakan bagian dari mekanisme pembagian penerimaan pajak daerah.

Penulis, Nasywa Nathania Lesmana dan Zahra Putri Ramadhani, Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia.

Tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *