Wednesday, 18 November 2026

Komparatif.ID

Situs Berita Aceh Inspirasi Indonesia

Daerah

Dari Bireuen, BRIN Kembangkan Strategi Pemulihan Berbasis Sosial dan Ekologis

Dari Bireuen, BRIN Kembangkan Strategi Pemulihan Berbasis Sosial dan Ekologis
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Foto: Dok. BRIN.

Komparatif.ID, Jakarta— Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan instrumen asesmen untuk menentukan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.

Kabupaten Bireuen, Aceh, menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam proses pembelajaran dan pengumpulan data lapangan untuk mendukung penyusunan instrumen tersebut.

Pengembangan instrumen ini diarahkan agar pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat, pemulihan ekosistem, serta keberlanjutan mata pencaharian warga terdampak.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN sekaligus Anggota Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Handoyo.

Handoyo menjelaskan, instrumen asesmen tersebut dirancang untuk membantu menentukan lokasi prioritas sekaligus bentuk intervensi rehabilitasi dan rekonstruksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Penilaian tidak hanya didasarkan pada tingkat kerusakan wilayah, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial ekonomi, keselamatan, aksesibilitas, serta keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya dikutip Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan pemulihan yang berbeda. Karena itu, besarnya sumber daya yang dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perlu diimbangi dengan mekanisme penentuan prioritas yang tepat.

Dalam rancangan awal, instrumen tersebut mengintegrasikan dua aspek utama, yakni kebutuhan pemulihan dan kesiapan lokasi. Kebutuhan pemulihan mencakup tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, serta keberlangsungan penghidupan. Sementara kesiapan lokasi dinilai berdasarkan aksesibilitas, ketersediaan pelayanan teknis, dukungan anggaran, dan kemampuan pemeliharaan.

Baca juga: BRIN Ungkap Penyebab Kabut Asap Karhutla Sulit Terurai

Instrumen itu juga memperhitungkan sejumlah faktor pembatas yang dapat memengaruhi pelaksanaan pemulihan. Di antaranya aktivitas penebangan liar, konversi lahan, risiko keselamatan, kondisi iklim, hingga potensi konflik dan sengketa lahan.

Handoyo mencontohkan, wilayah dengan kerusakan lahan dan gangguan penghidupan masyarakat yang tinggi belum tentu dapat langsung menjalani rehabilitasi apabila kondisi lerengnya belum stabil. Dalam situasi tersebut, diperlukan penanganan teknis dan pemeriksaan lapangan sebelum kegiatan penanaman dilakukan.

Di sisi lain, masyarakat tetap membutuhkan dukungan ekonomi selama proses persiapan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan ialah melibatkan warga dalam kegiatan pembibitan dengan memberikan insentif.

Melalui instrumen tersebut, wilayah dengan tingkat kebutuhan pemulihan dan kesiapan tinggi dapat menjadi prioritas pelaksanaan. Sementara lokasi dengan kebutuhan tinggi tetapi kesiapan terbatas perlu mendapatkan penanganan teknis terlebih dahulu.

Handoyo menegaskan, instrumen asesmen itu masih berupa rancangan awal sehingga membutuhkan penyempurnaan, terutama terkait indikator, definisi operasional, satuan pengukuran, dan pembobotan kriteria.

Sementara itu, Kepala PRK BRIN, Ali Yansyah Abdurrahin, mengatakan webinar tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan pembelajaran dari tim restorasi lahan berbasis komunitas yang telah melakukan pemetaan serta pembelajaran lapangan di Kabupaten Bireuen hingga 28 Oktober 2026.

Ali menjelaskan, temuan lapangan yang disampaikan dalam forum tersebut masih bersifat awal dan terus dianalisis. Karena itu, hasilnya belum dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir penelitian.

Tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *