Kerajaan Aceh Darussalam pernah menjadi salah satu kekuatan politik dan militer terbesar di Nusantara. Namun, kejayaan kerajaan yang dibangun selama berabad-abad itu perlahan mengalami kemunduran.
Perebutan kekuasaan di kalangan elite kerajaan, peperangan berkepanjangan, serta kepemimpinan sultan yang kurang berwibawa menjadi sejumlah faktor yang melemahkan kekuatan kerajaan hingga akhirnya kehilangan pengaruh dan kedaulatannya.
Kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam bukan terjadi dalam satu waktu, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi berbagai persoalan internal maupun tekanan dari luar.
Konflik di antara para pembesar kerajaan, perpecahan politik, dan peperangan dengan kekuatan asing turut memperburuk kondisi kerajaan. Lantas, apa saja faktor yang menyebabkan kerajaan besar ini perlahan kehilangan kejayaannya?
Sejarah mencatat, setidaknya terdapat tiga faktor penting yang turut mendorong kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam, yakni perebutan kekuasaan, peperangan, dan kepemimpinan yang kurang berwibawa. Ketiganya memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan politik dan keberlangsungan kerajaan tersebut.
Faktor Penyebab Kemerosotan Kerajaan Aceh Darussalam
Perebutan Kekuasaan
Kekuasaan atau jabatan merupakan dua hal yang selalu menjadi rebutan. Kadangkala, proses perebutan kekuasaan juga dapat merubah keadaan dari baik jadi buruk atau sebaliknya.
Dalam sebuah kerajaan, perebutan kekuasaan yang berlangsung berkepanjangan dapat menimbulkan konflik politik dan melemahkan sistem pemerintahan. Bahkan, tidak jarang perselisihan di antara para elite kerajaan berujung pada perpecahan dan runtuhnya kekuasaan.
Hal serupa pernah terjadi dalam perjalanan Kerajaan Aceh Darussalam. Perebutan kekuasaan di antara para pembesar kerajaan menyebabkan kondisi politik menjadi tidak menentu. Salah satu periode yang memperlihatkan persoalan tersebut adalah setelah meninggalnya Sultan Iskandar Thani.
Sebagaimana ditulis Muhammad Yunus Djamil dalam bukunya Silsilah Tawarich Radja-radja Keradjaan Atjeh, pada halaman 46 dan 48, setelah Sultan Iskandar Thani mangkat, pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam dilanjutkan oleh para sultanah atau ratu.
Ketika kepemimpinan perempuan berlangsung, muncul penentangan dari sebagian ulama di Aceh. Kondisi tersebut kemudian melahirkan kelompok-kelompok yang pro dan kontra di kalangan pembesar serta elite kerajaan.
Kontroversi itu memberikan dampak terhadap jalannya pemerintahan. Perselisihan di antara para pembesar kerajaan membuat kekuatan politik Aceh semakin melemah. Akibatnya, sejumlah wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam satu per satu melepaskan diri.
Persoalan serupa juga terjadi pada masa pemerintahan Sultan Jamalul ‘Alam Badrul Munir bin Syarif Hasyim (1115–1139 H/1703–1726 M), sultan ke-31. Dalam buku yang sama halaman 49 dan 51, dijelaskan bahwa penentangan terhadap sultan saat itu datang dari Panglima Sagoe kerajaan yang merasa tidak senang terhadap kepemimpinannya.
Baca juga: Menelusuri Makam Tuan di Kandang, Ulama Penasehat Sultan Pertama Aceh
Pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Mahmud Syah (1174–1195 H/1760–1781 M), sultan ke-35, juga pernah terjadi dua kali perampasan kekuasaan oleh pembesar kerajaan, yaitu Maharaja Leboey dan Raja Udah Nalila Sulaiman.
Meskipun kedua pemberontak dapat dilumpuhkan, tetapi peristiwa tersebut telah meninggalkan dampak negatif terhadap perjalanan politik Kerajaan Aceh Darussalam.
Dalam buku Jatuh Bangun Kerajaan Islam di Aceh, karya Dr. Tgk. H. Ajidar Matsyah, Lc., MA, dijelaskan bahwa kelemahan Kerajaan Aceh Darussalam bukan semata-mata disebabkan oleh pemerintahan yang dipimpin perempuan. Persoalan mendasarnya justru terletak pada perebutan kekuasaan di antara para pembesar kerajaan.
Buktinya, pemerintahan perempuan di Aceh dapat bertahan hingga 60 tahun lebih. Saat itu, selain Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh perempuan, ada juga Kerajaan Inggris yang dipimpin oleh seorang perempuan. Namun, kedua pemerintahan tersebut tetap berkembang pesat dan maju.
Peperangan
Perang merupakan salah satu faktor yang dapat menghancurkan kekuatan suatu kerajaan. Selain menimbulkan korban jiwa, peperangan juga menyebabkan kerusakan wilayah, kehancuran ekonomi, dan terganggunya kehidupan masyarakat.
Sesungguhnya, peperangan tidak diinginkan oleh siapa pun karena selalu membawa penderitaan. Namun, dalam situasi tertentu, rakyat dituntut untuk berjuang mempertahankan tanah air, kedaulatan, dan kehormatan bangsanya dari ancaman penjajahan.
Anthony Reid dalam bukunya Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera menjelaskan bahwa perang merupakan bagian penting dari sejarah rakyat Aceh. Semangat juang masyarakat Aceh dalam menghadapi kekuatan asing telah menjadikan Aceh dikenal dalam catatan sejarah.
Rakyat Aceh telah berperang melawan kolonialis Portugis selama hampir satu abad. Setelah itu, rakyat Aceh juga berperang melawan Belanda dan Jepang.
Sejarah membuktikan tidak ada satupun dari penjajah yang mampu menaklukkan Aceh, dan tak pernah rakyat Aceh menyerah kepada musuh.
Peperangan demi peperangan yang begitu panjang dalam sejarah telah menyebabkan kekuasaan Aceh merosot tajam. Rangkaian peperangan yang terjadi sepanjang sejarah Aceh pada akhirnya turut melemahkan kekuatan politik, ekonomi, dan militer Kerajaan Aceh Darussalam.
Pemimpin Tak Berwibawa
Dalam kerajaan, sosok pemimpin memiliki peranan sangat penting dalam menentukan keberlangsungan pemerintahan. Seorang sultan tidak hanya bertugas menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjaga persatuan, menyelesaikan konflik, serta memastikan stabilitas kerajaan.
Kewibawaan juga menjadi kekuatan seorang pemimpin untuk dihormati rakyat yang dipimpinnya. Ini berarti bahwa penghormatan terhadap pemimpin merupakan wujud dari kerajaan yang berwibawa dan bermartabat.
Salah satu gambaran persoalan tersebut dapat dilihat pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah pada 1870-an. Saat itu, kondisi internal kerajaan sedang dilanda konflik dan perebutan kekuasaan secara terbuka di antara para pembesarnya. Pada waktu bersamaan, Kerajaan Aceh Darussalam juga menghadapi ancaman agresi Belanda.
Konflik internal kerajaan yang terjadi saat itu tidak mampu diselesaikan oleh sang Sultan karena usianya yang sangat masih muda, yaitu berumur 16 tahun serta tidak memiliki kewibawaan yang cukup matang untuk menyelesaikan problem yang ada masa itu.
Dan hal ini bisa dilihat dalam beberapa literatur sejarah Aceh mengenai pengangkatan Sultan yang berusia muda bukan hanya terjadi pada masa tersebut, tetapi sebelumnya pernah terjadi di Kerajaan Aceh Darussalam.
Dianataranya, penobatan atau pengangkatan Sultan Muda bin Sultan Husen Syah sebagai Sultan ke 15 pada usia 7 bulan setelah mangkat ayahnya. Dan begitu juga dengan pengangkatn atau penobatan Sultan Sulaiman Ali Alaidin Iskandar Syah (1273 H/1875 M) sebagai Sultan ke 39 yang masih terlalu muda dan tidak memiliki wibawa, sementara situasi kerajaan pada saat itu tidak stabil.
Akhirnya, pengangkatan atau penobatan anak kecil dan masih muda sebagai Sultan akan melahirkan sebuah kerajaan yang tidak berwibawa dan bermartabat.
Anak yang masih belum baligh dianggap tidak memiliki tanggung jawab, tidak adil dan belum dibebankan hukum kepadanya. Oleh karena itu, melantik anak yang masih kecil sebagai Sultan dalam kerajaan Aceh Darussalam, sama artinya dengan menyerah kerajaan kepada pihak luar (asing), atau sama dengan juga menyerahkan sesuatu kepada yang tidak berhak dan memberikan hak kepada yang tidak berhak akan membawa kehancuran.
