Komparatif.ID, Bireuen– Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Bireuen, Yulia Agustina, menjelaskan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 tetap mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Pekerja yang ingin mendapatkan bantuan tersebut perlu memastikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Yulia mengatakan, batas akhir pemenuhan ketentuan BSU 2026 jatuh pada Selasa, 17 November 2026. Salah satu persyaratan utama adalah calon penerima harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Selain itu, penerima BSU harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, bagi pekerja yang berada di wilayah dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Persyaratan lainnya, calon penerima tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri. Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan.
Di sisi lain, Yulia mengingatkan pemerintah gampong di Kabupaten Bireuen dapat menjadikan Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor 400.10.22/1377 tertanggal 30 Oktober 2026 sebagai salah satu rujukan dalam membantu pekerja rentan.
Menurutnya, surat edaran tersebut berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan. Melalui kebijakan itu, pemerintah gampong memiliki dasar untuk ikut mendorong perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja dengan penghasilan rendah.
“Wajar jika ditindaklanjuti oleh pihak gampong untuk membantu para pekerja rentan dengan penghasilan di bawah standar,” ujar Yulia.
Baca juga: Upah Dipangkas, Tukang Bangunan Bunuh Pemilik Rumah di Aceh Barat
Ia menjelaskan, menjelang penutupan pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) akhir tahun, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan keringanan dalam mekanisme pendaftaran pekerja rentan.
Dalam skema tersebut, pemerintah gampong dapat mendaftarkan lima pekerja untuk kepesertaan selama dua bulan. Dengan demikian, pendaftaran tidak harus dilakukan untuk masa perlindungan satu tahun penuh.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah gampong yang masih memiliki keterbatasan waktu dan anggaran menjelang akhir tahun untuk tetap mendaftarkan pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Yulia mencontohkan pelaksanaan program serupa di Kabupaten Pidie Jaya. Di daerah tersebut, masing-masing gampong telah mendaftarkan sepuluh pekerja rentan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia menegaskan, seluruh upaya sosialisasi dan kemudahan pendaftaran tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 tetap menjadi pedoman utama dalam penyaluran BSU, sementara surat edaran bupati disosialisasikan sebagai rujukan bagi pemerintah gampong dalam memperluas perlindungan pekerja rentan.
“Aturan Kemenaker tetap kami kedepankan, peraturan bupati juga kami sosialisasikan, untuk kebaikan para pekerja sendiri,” tutup Yulia.




