Setiap tahun, ketika jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tiba, pemandangan antrean di kantor Samsat masih menjadi hal yang biasa. Pemilik kendaraan datang membawa KTP dan STNK, mengambil nomor antrean, menunggu giliran, lalu menyelesaikan pembayaran di loket.
Bagi sebagian orang, rutinitas ini mungkin sudah menjadi kebiasaan. Namun, di tengah kehidupan perkotaan yang serba cepat, menghabiskan waktu hanya untuk membayar pajak tentu bukan pilihan yang selalu menyenangkan.
Sementara itu, kemajuan teknologi memungkinkan berbagai transaksi dilakukan secara praktis melalui perangkat digital. Perkembangan tersebut turut membentuk ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efisien dan mudah diakses, termasuk dalam pembayaran PKB.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang menjadi kewajiban pemilik kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu, kemudahan memenuhi kewajiban ini menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah.
Seiring perkembangan teknologi, pemerintah mengintegrasikan layanan digital ke berbagai sektor pelayanan publik, termasuk perpajakan daerah, sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mendorong pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Dalam pelaksanaannya, berbagai kanal pembayaran digital dikembangkan, seperti e-Samsat daerah, layanan perbankan, hingga aplikasi resmi pemerintah. Salah satu inovasi yang hadir untuk memberikan kemudahan pembayaran PKB adalah Samsat Digital Nasional atau SIGNAL.
SIGNAL
SIGNAL merupakan aplikasi pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kendaraan bermotor secara daring.
Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta pengesahan STNK tahunan.
Penyelenggaraan SIGNAL melibatkan Korlantas Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Jasa Raharja melalui integrasi data kendaraan, kependudukan, serta perpajakan daerah, sehingga berbagai kebutuhan administrasi kendaraan dapat diakses dalam satu platform digital.
Untuk menggunakannya, masyarakat cukup mengunduh aplikasi SIGNAL melalui Google Play Store atau App Store, melakukan registrasi dan verifikasi identitas, kemudian mendaftarkan kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya. Setelah rincian kewajiban pembayaran muncul, pengguna dapat menyelesaikan transaksi melalui metode pembayaran yang tersedia.
Kehadiran aplikasi ini memberikan fleksibilitas karena pembayaran dapat dilakukan tanpa harus mengantre di kantor Samsat, tetapi ketersediaan layanan digital belum tentu diikuti oleh pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaannya, khususnya di kalangan wajib pajak DKI Jakarta.
SIGNAL Belum Sepenuhnya Dimanfaatkan
Setelah diperkenalkan sebagai salah satu alternatif dalam pembayaran PKB, persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah sejauh mana aplikasi SIGNAL telah menjangkau masyarakat. Ketersediaan suatu layanan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa layanan tersebut telah dikenal, dipahami, maupun dimanfaatkan oleh masyarakat.
Akan tetapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya pemanfaatan aplikasi SIGNAL melalui program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang diberlakukan pada 10 November hingga 31 Desember 2025.
Gambaran awal mengenai pemanfaatan SIGNAL dapat dilihat dari jumlah unduhan aplikasi tersebut yang telah mencapai jutaan. Pada Oktober 2025, Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho, menyampaikan bahwa SIGNAL telah diunduh sekitar 13 juta kali dan sosialisasinya akan terus ditingkatkan ke seluruh Indonesia.
Baca juga: Pajak Pedagang Online Dipastikan Berlaku 1 Oktober 2026
Besarnya jumlah unduhan tersebut sejalan dengan peningkatan registrasi kendaraan secara nasional, dari 541.611 unit pada 2022 menjadi 1.296.200 unit pada 2024, meskipun sekitar 17–19% proses registrasi akun setiap tahunnya masih dilaporkan mengalami kegagalan.
Namun, peningkatan angka secara nasional belum sepenuhnya mencerminkan tingkat pemanfaatan SIGNAL di Jakarta, sebagaimana terlihat dari data Bapenda dan Samsat Jakarta Pusat yang mencatat bahwa pada 2024 hanya 18.195 dari 256.507 kendaraan aktif atau sekitar 7% yang membayar pajak melalui SIGNAL, meningkat dari sekitar 2% pada 2022, sementara 93% lainnya masih menggunakan jalur manual.
Meskipun data tersebut baru mencakup satu wilayah administrasi dan belum tersedia data serupa untuk seluruh DKI Jakarta dalam publikasi resmi yang dapat diakses publik, angka tersebut memberikan gambaran awal bahwa pemanfaatan SIGNAL di Ibu Kota masih relatif terbatas.
Data-data tersebut menunjukkan bahwa layanan telah tersedia, tetapi belum menjelaskan mengapa sebagian masyarakat belum memanfaatkannya. Salah satu penjelasan yang patut ditelusuri adalah tingkat pengetahuan, yang dapat dipetakan ke dalam empat tingkatan.
Tingkat pertama mencakup masyarakat yang belum pernah mendengar SIGNAL, sedangkan pada tingkat kedua keberadaan aplikasi sudah diketahui, tetapi fungsinya, seperti pembayaran PKB dan pengesahan STNK tahunan, belum dipahami. Pada kedua tingkatan ini hambatan utama bukan terletak pada ketersediaan layanan, melainkan pada informasi yang belum menjangkau masyarakat. Tingkat ketiga ditempati masyarakat yang memahami fungsi SIGNAL, tetapi belum tahu cara menggunakannya, mulai dari pendaftaran akun hingga penambahan data kendaraan. Tingkat keempat mencakup masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami SIGNAL, tetapi tetap memilih datang ke Samsat karena kebiasaan, kekhawatiran terhadap keamanan data.
Berdasarkan kerangka tersebut, pemetaan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap SIGNAL dilakukan dengan melibatkan 457 responden, yang terdiri atas 252 pengguna dan 205 bukan pengguna aplikasi.
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pada aspek pengenalan istilah dasar SIGNAL, 75,0% pengguna memiliki tingkat pengetahuan tinggi, sedangkan pada kelompok bukan pengguna hanya 46,3% yang mencapai kategori tersebut.
Kesenjangan serupa terlihat pada aspek pengetahuan mengenai instansi pengelola, dasar hukum, dan fitur utama SIGNAL, dengan 64,3% pengguna berada dalam kategori tinggi, dibandingkan 42,0% bukan pengguna, dengan 29,3% di antaranya masih berkategori rendah.
Meskipun demikian, pengetahuan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi menunjukkan hasil yang lebih baik, dengan 86,2% responden memiliki tingkat pengetahuan tinggi dan hanya 5,5% yang berada dalam kategori rendah.
Sayangnya, pemahaman teknis tersebut belum sepenuhnya diikuti kemampuan menentukan situasi yang tepat untuk menggunakan SIGNAL, sebagaimana terlihat dari hanya 28,8% bukan pengguna yang memiliki pengetahuan tinggi pada aspek tersebut, jauh di bawah kelompok pengguna yang mencapai 58,3%.
Digitalisasi Pajak Kendaraan Harus Diikuti Pemahaman Masyarakat
Tingkat pengenalan masyarakat DKI Jakarta terhadap SIGNAL tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah unduhan aplikasi. Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden telah mengenal istilah dasar SIGNAL, pemahaman mengenai rincian aplikasi dan situasi yang tepat untuk menggunakannya masih berbeda antara pengguna dan bukan pengguna.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat turut berperan dalam menentukan pemanfaatan SIGNAL. Oleh karena itu, pemetaan masyarakat berdasarkan empat tingkatan pengetahuan menjadi penting agar strategi sosialisasi dapat disusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.
Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, sosialisasi SIGNAL perlu dilakukan melalui berbagai saluran yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menjangkau kelompok yang akrab dengan penggunaan ponsel, sedangkan informasi di kantor Samsat dapat menyasar wajib pajak yang masih memilih layanan tatap muka.
Jangkauan informasi juga dapat diperluas melalui komunitas kendaraan, seperti pengemudi ojek daring serta komunitas sepeda motor dan mobil, yang dapat berperan sebagai perantara penyampaian informasi dalam keseharian masyarakat. Sementara itu, penyuluhan di tingkat kelurahan dan siaran televisi dapat menjadi alternatif untuk menjangkau kelompok yang jarang menggunakan media sosial.
Tidak hanya saluran penyampaiannya, isi sosialisasi juga perlu disesuaikan dengan tingkat pengetahuan masyarakat, mulai dari pengenalan fungsi aplikasi bagi yang belum mengetahuinya, panduan penggunaan bagi yang belum memahami prosedurnya, hingga penjelasan mengenai keamanan data bagi mereka yang masih memiliki keraguan.
Penulis, Kirana Farah Al-Ghaziyah dan Melisa Kurnia Putri, mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal di Universitas Indonesia.




