Komparatif.ID, Takengon— Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong pemerintah daerah di Aceh mempercepat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tambahan dan bantuan keuangan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Hal tersebut dibahas pada FGD Pembahasan Realisasi TKD Tambahan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang berlangsung di Takengon, Jumat (2/10/2026). FGD tersebut merupakan bagian dari pengawalan penggunaan anggaran pemulihan pascabencana.
Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana mengatakan, percepatan realisasi TKD tambahan tidak semata-mata diukur dari tingkat serapan anggaran.
Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memastikan anggaran yang telah tersedia dapat segera diwujudkan dalam pekerjaan yang mendukung pemulihan masyarakat.
“Yang kita kejar bukan semata-mata angka serapan, tetapi bagaimana anggaran yang sudah tersedia dapat segera diterjemahkan menjadi pekerjaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak. Karena itu, setiap daerah perlu mengetahui apa yang sudah berjalan, apa yang masih terkendala, dan apa yang harus segera diselesaikan,” ujar Merry dalam siaran resmi Kemenko PMK, Selasa (10/7/2026).
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah kabupaten menyampaikan capaian realisasi TKD tambahan yang masih relatif rendah. Aceh Tengah tercatat mencapai sekitar 27 persen, Bener Meriah 13 persen, Pidie Jaya 12,25 persen secara keuangan, sedangkan Nagan Raya sekitar 2,6 persen.
Baca juga: Serapan Tambahan TKD Aceh Tembus Rp498,25 Miliar
Kemenko PMK mendorong pemerintah daerah untuk segera memperbarui data realisasi masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah diminta menyusun prognosis realisasi hingga akhir Oktober dengan target minimal 50 persen.
Daerah juga diminta menyampaikan berbagai kendala yang membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan yang berpotensi menghambat pekerjaan dapat diketahui lebih awal dan segera dicarikan solusi.
“Kalau ada paket yang berisiko tidak selesai, harus diketahui sekarang, bukan ketika sudah mendekati akhir tahun anggaran. Dengan begitu, Satgas dapat menentukan mana yang perlu didampingi dan mana yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga,” jelas Merry.
FGD tersebut dipimpin Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh yang juga merupakan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal.
Kegiatan dihadiri Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana, Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuda Kemendagri Andriyani, serta Pamen Ahli Bidang Manajemen Sistem Pertahanan Negara Kodam Iskandar Muda Kolonel Infanteri Yunardi.
Turut hadir Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Wakil Bupati Aceh Tengah, Wakil Bupati Bener Meriah, Sekda Pidie, Sekda Pidie Jaya, Sekda Nagan Raya, Kalaksa BPBA, Kadis Pengairan Aceh, Kadis PUPR Aceh, dan Bappeda Aceh.