Komparatif.id, Moskwa—Partai Rusia Bersatu (United Russia) yang merupakan basis politik utama Presiden Vladimir Putin, berhasil meraih supermayoritas suara dalam pemilihan parlemen.
Dalam pemilihan yang berlangsung mulai 18 hingga 20 Sepetmber 2026, United Russia berhasil meraup lebih 58 persen suara, menyebabkan mereka berpeluang meraih tiga perempat kursi di Majelis Rendah.
Pada hasil pemilihan yang diumumkan pada Senin, 21 September 2026, partai yang telah 25 tahun mendominasi politik Rusia tersebut, meraih suara dalam jumlah yang sangat besar.
Hal menarik dari pemilihan parlemen kali ini, merupakan pemilihan pertama kali digelar sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 2022. Di tengah semakin gencarnya kritik terhadap agresi, United Russia justru mampu meraup suara terbanyak dalam jumlah sangat banyak.
Pemilihan kali ini juga melibatkan warga dari empat wilayah Ukraina yang direbut dan dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada tahun yang sama.
Hasil pemilihan tersebut, ditambahkan dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi (hampir 60 persen), kemungkinan akan dipandang oleh Moskow sebagai hal yang memperkuat posisi mereka, serta menunjukkan dukungan publik terhadap tindakan mereka—khususnya terkait langkah di Ukraina dan kelanjutan perang tersebut.
BACA: Bahlil Bidik Pasokan Minyak dan LPG dari Rusia
Ella Pamfilova, ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat, menyatakan bahwa Yabloko—satu-satunya partai anti-perang yang terdaftar di Rusia—tidak memenangkan satu pun kursi di tingkat nasional. Partai ini sebelumnya telah dicoret dari surat suara bulan lalu oleh Mahkamah Agung Rusia dan hanya memiliki beberapa lusin kandidat dalam pemilihan untuk kursi tunggal.
Meski demikian, Yabloko berhasil masuk ke parlemen daerah di wilayah Novgorod, Rusia bagian barat. Melalui media sosial, partai tersebut menyatakan telah meraih sekitar 12.000 suara—sedikit di atas enam persen dari total suara—yang cukup untuk mendapatkan kursi di badan legislatif daerah.
Baik Yabloko maupun Partai Komunis yang kerap mengkritik beberapa aspek kebijakan pemerintah namun sangat berhati-hati untuk tidak mengkritik Putin secara langsung, melaporkan bahwa banyak saksi mereka ditolak masuk ke tempat pemungutan suara.
Partai Komunis berhasil masuk parlemen dengan perolehan suara 13,8 persen dan mengamankan 40 kursi Duma. Partai nasionalis LDPR memenangkan 25 kursi, sementara partai Rakyat Baru (New People) meraih 20 kursi.
Rusia tidak mengundang pengawas dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE); Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh organisasi tersebut menerapkan “standar ganda” dalam kritik mereka terhadap Rusia. Presiden Majelis Parlemen OSCE, Pere Joan Pons, mengatakan bahwa keputusan untuk tidak mengikutsertakan pengamat melanggar komitmen Rusia sebagai anggota.
Kemenangan United Russia Tidak Mengejutkan
Banyak warga Rusia tampaknya tidak terkejut dengan hasil pemilu tersebut.
“Pagi tadi, saya melihat bahwa partai Rusia Bersatu (United Russia) sedang unggul. Hal itu mungkin tidak mengejutkan siapa pun,” ujar Tatyana, seorang warga Moskow.
Saat ditanya mengenai apa yang ingin ia ubah, ia berkata: “Yah, saya rasa semua orang tahu masalah yang paling mendesak, yaitu konflik di Ukraina. Saya ingin melihat konflik itu berakhir lebih cepat, kalau bisa melalui cara-cara damai.”
Berlanjutnya perang berisiko melanggengkan kebijakan-kebijakan yang kian berdampak pada masyarakat umum Rusia, dan supermayoritas di parlemen mungkin akan kesulitan mengubah dinamika tersebut.
“Putin tentu akan menafsirkan hasil perolehan suara Rusia Bersatu sebagai bukti dukungan (publik) terhadap perang, padahal kenyataannya tidak demikian: tuntutan umum untuk mengakhiri perang justru semakin meningkat,” ujar Tatyana Stanovaya dari Carnegie Russia Eurasia Center dalam sebuah komentar daring.
“Pertanyaan utamanya adalah: Apa langkah selanjutnya? Ada kekhawatiran besar mengenai mobilisasi, penindakan represif baru, langkah-langkah yang lebih keras, serta eskalasi,” tulisnya.
Kritik Barat
Diplomat tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, menolak mengakui pemilu Rusia yang disebutnya sebagai “pemilu semu”.
“Kremlin membungkam suara-suara penentang, melarang satu-satunya partai terdaftar yang menentang perang di Ukraina, serta menutup akses bagi pengamat pemilu internasional. Hanya kedok demokrasi yang tersisa di Rusia,” kata Kallas.
Dalam sebuah pernyataan bersama, lima negara—termasuk Australia, Inggris, dan Kanada—mengecam pemilu parlemen “palsu” yang digelar Rusia di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki, serta menyebutnya sebagai “bagian dari sistem pendudukan yang lebih luas”.
United Russia merupakan partai politik yang dipimpin oleh mantan Presiden dan Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev. Putin sendiri bukan lagi anggota partai. Ia pernah menjadi Ketua Umum United Russia 2008-2012. Statusnya saat menjabat sebagai ketua, dia bukan anggota partai.
Dengan kondisi serba unik tersebut, satu hal yang sangat menarik. United Russia merupakan partai politik yang menjadi rumah bagi lahirnya dukungan politik secara bulat kepada Putin.
Sumber: Aljazeera