Komparatif.ID, Banda Aceh– Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menginstruksikan penanganan 16.276 hektare sawah rusak berat akibat bencana hidrometeorologi dipercepat. Ia meminta Distanbun Aceh mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, serta kelompok tani.
“Kerahkan semua sumber daya yang ada, bangun kolaborasi dengan para pihak terutama kepada dinas kabupaten/kota, TNI, dan kelompok tani,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (3/9/2026).
Selain itu, Mualem meminta Distanbun memperkuat komunikasi dan hubungan dengan Kementerian Pertanian (Kementan), khususnya dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pertanian yang difasilitasi kementerian tersebut di Aceh.
Nurlis mengatakan, arahan itu juga telah disampaikan langsung oleh Mualem kepada Azanuddin dalam pertemuan di ruang kerja Gubernur Aceh pada Rabu (2/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menerima laporan dan penjelasan mengenai perkembangan sektor pertanian dan perkebunan Aceh.
Menurut Nurlis, Gubernur berharap seluruh kegiatan yang difasilitasi Kementan untuk tahun 2026 dapat diselesaikan. Ia juga meminta kelompok tani, TNI, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan.
“Pak Gubernur berharap semua yang difasilitasi Kementan untuk 2026 bisa selesai semua. Beliau mengimbau kepada kelompok tani dan TNI serta para pihak yang mendapatkan kegiatan ini agar benar-benar melaksanakannya sesuai aturan,” ujarnya.
Dalam laporan yang diterima Mualem, terdapat sekitar 16.276 hektare sawah rusak berat yang belum mendapatkan penanganan. Mualem meminta rencana penanganan yang telah disusun Distanbun Aceh terus dilanjutkan.
Baca juga: Safrizal Jelaskan Bantuan untuk Penyintas Disalurkan Langsung ke Penerima
Mualem juga mengarahkan Pemerintah Aceh mengirim surat kepada Menteri Pertanian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses penanganan.
Kepada Menteri Pertanian, Mualem meminta dilakukan kajian cepat mengenai perhitungan biaya penanganan per hektare. Perhitungan tersebut diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan survei investigasi desain sebelum pekerjaan fisik dilakukan.
Sementara kepada Kementerian ATR/BPN, Gubernur meminta dukungan dalam mengidentifikasi dan memetakan batas lahan. Pemetaan dinilai diperlukan karena batas lahan sawah yang rusak berat umumnya sudah tidak terlihat akibat bencana.
Nurlis mengatakan, secara umum Gubernur memandang paparan Distanbun sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan sawah rusak berat.
Selain penanganan lahan, Mualem juga menyoroti bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementan kepada pemerintah kabupaten/kota. Ia meminta bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan petani dan ketahanan pangan.
“Jangan hanya dijadikan pajangan, tapi manfaatkan untuk mendukung semua pekerjaan para petani. Kelola dengan baik,” kata Nurlis.
Mualem juga meminta benih dan bibit bantuan yang sedang berproses, meliputi padi, jagung, kopi, kakao, kelapa, dan karet, dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan Aceh setelah bencana.
“Manfaatkan sebaik mungkin agar kita bisa kembali seperti sediakala bahkan kalau bisa lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kadistanbun Aceh, Azanuddin sebelumnya melaporkan perkembangan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana kepada Gubernur. Per 1 September 2026, serapan anggaran tercatat sekitar 53 persen.
Azanuddin meyakini penanganan sekitar 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang, termasuk kegiatan pendukungnya, dapat diselesaikan tahun ini. Ia meminta jajaran dinas pertanian kabupaten/kota terus mengawal dan mengawasi pekerjaan di lapangan.
Untuk pekerjaan yang ditangani langsung oleh Kementan, Azanuddin meminta pemerintah kabupaten/kota yang belum menyelesaikan CPCL atau calon petani dan calon lokasi agar mempercepat proses tersebut dengan tetap memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.