Komparatif.ID, Banda Aceh– Memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi di Aceh. Sebanyak 12 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta menyatakan komitmennya mendukung percepatan pemulihan dalam diskusi publik yang digelar di AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Kepala Posko Wilayah Aceh pada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatra, Safrizal ZA, mengatakan perguruan tinggi akan menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
Safrizal menjelaskan, salah satu bentuk kerja sama yang disepakati adalah keterlibatan kampus dalam penataan ruang dan pengkajian risiko bencana. Selain itu, perguruan tinggi juga akan dilibatkan dalam penilaian, revitalisasi, dan rekonstruksi lahan pertanian, termasuk sawah dan kebun, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat di daerah terdampak.
“Para pimpinan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Hari ini ada 12 rektor dari berbagai kampus yang ada di Aceh. Kita berembuk, meng-update, kemudian menerima masukan dari kampus-kampus. Di akhir pertemuan, banyak kesepahaman dan kesepakatan yang bisa dicapai,” Ujar Safrizal.
Baca juga: Kaposwil Satgas PRR Aceh Safrizal ZA Dorong Percepatan Stimulan dan Huntap
Ia menjelaskan salah satu bentuk kerja sama yang disepakati adalah pelibatan perguruan tinggi dalam proses penataan ruang dan kajian risiko bencana. Selain itu, akademisi juga akan berkontribusi dalam menilai, merevitalisasi, serta merekonstruksi kawasan persawahan, perkebunan, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian dari proses rehabilitasi.
Safrizal menilai kehadiran perguruan tinggi merupakan salah satu unsur penting dalam konsep pentahelix penanggulangan bencana. Menurutnya, selama ini kalangan akademisi di Aceh telah menunjukkan kontribusi melalui berbagai gerakan sosial dan kegiatan kemasyarakatan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
“Ini salah satu helix yang kita kenal dalam penanggulangan bencana, yaitu perguruan tinggi atau akademisi. Dari awal seluruh perguruan tinggi sudah membuat gerakan-gerakan masyarakat dan gerakan sosial dalam rangka penanggulangan bencana,” ujarnya.
Ia mengatakan kolaborasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan kali ini. Satgas PRR akan terus membuka ruang komunikasi dengan perguruan tinggi agar masukan dari akademisi dapat menjadi bagian dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
Menurut Safrizal, seluruh rektor yang hadir menyatakan komitmen untuk mendukung pemerintah daerah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dukungan tersebut tidak hanya datang dari para pimpinan perguruan tinggi, tetapi juga akan melibatkan para akademisi di masing-masing kampus. Satgas PRR juga memaparkan perkembangan pelaksanaan penanganan bencana yang telah berjalan selama sekitar delapan bulan. Safrizal menyebut saat ini penanganan telah memasuki penghujung fase tanggap darurat dan akan segera beralih ke tahapan pascabencana.
“Tentu apa yang dilaksanakan sepanjang proses penanggulangan bencana dalam fase darurat kita jelaskan progres pencapaiannya. Tetapi itu adalah pencapaian di masa tanggap darurat. Berikutnya mulai Agustus kita akan mulai pascabencana, yaitu proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan,” katanya.
Peralihan menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut juga sejalan dengan tahapan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa setelah fase tanggap darurat, penanganan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain Satgas PRR dan perguruan tinggi, pertemuan tersebut turut dihadiri kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi. Mereka memaparkan rencana kerja, perencanaan program, serta anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pemulihan di Aceh.
Safrizal mengatakan kementerian dan lembaga juga menerima berbagai masukan dari para rektor, termasuk mengenai pentingnya pelibatan masyarakat dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi. Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun pelaksanaan program yang lebih efektif dan melibatkan berbagai unsur.
Ia menyebut hubungan yang terbangun dalam pertemuan tersebut merupakan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Di satu sisi, kementerian dan lembaga mengajak perguruan tinggi untuk terlibat dalam berbagai program pemulihan, sementara di sisi lain kampus menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan melalui keahlian akademik, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
“Jadi ada take and give dari kementerian dan lembaga yang mengajak kampus untuk bekerja sama melakukan ini. Dari kampus pun ada kesediaan untuk melakukan hal ini. Kolaborasi yang saya kira luar biasa, dan ini tentu berkat keinginan semua pihak untuk mendukung proses rehabilitasi ini berjalan dengan cepat dan lancar,” Tutupnya.