Komparatif.ID, Jakarta—Pengamat pendidikan Wibisono Prastowo mengulik kondisi pendidikan tinggi rumpun ilmu pendidikan dan keagamaan di Indonesia. Lulusan rumpun ilmu pendidikan dan keagamaan tidak terserap lapangan kerja.
Ia menyebutkan siklus bisnis pendidikan tinggi pada rumpun ilmu pendidikan dan keagamaan kerap berputar tanpa jeda. Lulusan sulit terserap pasar kerja, kembali ke kampus melanjutkan ke jenjang magister dan doktoral, kemudian menjadi dosen. Setelahnya berulang lagi siklusnya.
“Mahasiswanya kemudian lulus, tidak terserap pasar kerja, kemudian jadi dosen. Pola ini terus berulang, menyerupai lingkaran yang memperbesar diri,” tulis Wibisono Prastowo, di Threads, dikutip Komparatif.ID, Minggu, 3 Mei 2026.
Menurut data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di Indonesia terdapat 26.886 program studi di tingkat pendidikan tinggi. Sedangkan menurut data Laporan Statistik Pendidikan Tinggi 2020, jumlah program studi di Indonesia 29.413 prodi. 6032 prodi merupakan ilmu pendidikan. Jumlahnya mencapai 21 persen.
Menaker: Ijazah Akademik Bukan Jaminan, Sarjana Harus Miliki 3 Kesiapan
Terdapat 52 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependikan negeri, dan 1.400 LPTK swasta. Terdapat 97 Universitas Islam Negeri/IAIN/STAIN, dan 870 PTS keagamaan.
Dari sistem keuangan, bagi yang bernaung di bawah lembaga negeri, jelas membebani APBN. Sedangkan yang swasta dibebankan kepada mahasiswdan sebagian di-support APBN. Semua mahasiswa yang kuliah di jurusan ilmu pendidikan dan keagamaan, setelah lulus berharap terserap pasar kerja.
Sialnya, program studi ilmu pendidikan dan keagamaan seperti terjebak skema ponzi pendidikan. Siklus yang diciptakan tidak berujung. Ilmu mereka tidak laku di industri, tapi secara berulang diajarkan kembali di dalam kelas di kampus-kampus.
Siklusnya selama ini mahasiswa baru menekuni prodi tersebut—mahasiswa lulus dari prodi—prodi tidak relevan dengan industri yang ada—lulusan memilih melanjutkan pendidikan dengan harapan bisa menjadi dosen.
Akibatnya, lulusan ilmu pendidikan dan keagamaan umumnya menganggur. Karena kurangnya relevansi industri dengan program studi tersebut. Setiap tahun 1 juta sarjana lahir di Indonesia, terbanyak dari rumpun ilmu pendidikan.
80 % lulusan bekerja di luar bidangnya, dan 87 persen mahasiswanya salah pilih jurusan.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, di Bali, Kamis, 23 April 2026, menyampaikan kementerian tersebut akan menutup program studi ilmu kependidikan yang kurang relevan dengan kebutuhan industri.
Pun demikian, pihaknya tidak akan gegabah. Meskipun dalam waktu dekat ini akan ada sebagian program studi ilmu pendidikan yang akan dihapus, tapi melalui proses pemilihan dan pemilahan seksama.
Langkah tersebut harus dilakukan demi menekan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
Kemendikti mencatat setiap tahun kampus meluluskan hingga 1,9 juta sarjana. Namun, kata Badri, para lulusan itu kesulitan mencari pekerjaan lantaran kebutuhan di lapangan tidak cocok dengan latar belakang pendidikan mereka.
Karena itu, pemerintah berencana mengendalikan kesenjangan tersebut dengan menutup sejumlah prodi yang tidak relevan, serta fokus pada program studi yang masuk ke dunia industrialisasi.
Beberapa di antaranya meliputi energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. “Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kami coba susun nanti bersama,” kata Badri.
Sejumlah pihak berharap dalam melakukan penutupan program studi, harus dilakukan secara berhati-hati. Kemungkinan besar yang dibutuhkan bukan menutup, tapi mengendalikan saja, supaya program studi yang selama ini lulusannya tidak terserap lapangan kerja, tidak jor-joran lagi dalam menerima mahasiswa baru.
