Komparatif.ID, Banda Aceh— Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menandatangani perjanjian kerja sama lintas sektor dengan nilai mencapai Rp1,06 triliun.
Kesepakatan tersebut diteken langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/4/2026).
Kerja sama ini mencakup berbagai sektor, dengan fokus utama pada penguatan ekonomi melalui skema business to business yang melibatkan organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, hingga asosiasi pengusaha.
“Kita melakukan kerja sama business to business (B to B) mulai dari OPD, BUMD, serta Hipmi dan Kadin. Nilainya sekitar Rp1,06 triliun,” kata Luthfi dalam keterangan resminya dikutip Jumat (24/4/2026).
Ahmad Luthfi menyebut nilai kerja sama tersebut sebagai potensi awal yang dapat terus dikembangkan oleh kedua daerah. Ia menjelaskan kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari OPD, BUMD, hingga organisasi seperti Hipmi dan Kadin.
Dalam rinciannya, kerja sama antarorganisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan Aceh mencapai Rp138,56 miliar. Kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah dinas, antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Baca juga: Safrizal Ingatkan Pemerintah Aceh Waspadai Inflasi dan Ketergantungan Fiskal
Selain itu, kerja sama antarbadan usaha milik daerah memiliki nilai terbesar, yakni Rp696,2 miliar. Sejumlah perusahaan daerah dari kedua provinsi terlibat dalam kesepakatan ini, termasuk kerja sama antara PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) dan PT Jateng Petro Energi (JPEN) dengan PT Pembangunan Aceh, serta kolaborasi antara Bank Jateng dan Bank Syariah Aceh.
Sementara itu, kerja sama yang melibatkan asosiasi pengusaha seperti Kadin dan Hipmi dari kedua provinsi mencapai Rp230 miliar. Ada pula kerja sama antarkabupaten, yakni antara Kabupaten Klaten dan Gayo Lues, yang difokuskan pada sektor pariwisata, budaya, dan industri dengan nilai Rp1 miliar.
Ahmad Luthfi mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari konsep pemerintahan kolaboratif. Menurutnya, kolaborasi semacam ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bersama serta membuka peluang ekonomi baru di masing-masing wilayah.
Di sisi lain, Mualem menilai Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar yang memiliki potensi kerja sama strategis bagi Aceh.
Ia berharap kesepakatan ini dapat menjadi dorongan bagi pembangunan di Aceh, khususnya dalam bidang perdagangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.
“Kita berharap ini memberikan motivasi lebih kepada kami untuk membangun Aceh. Nanti kita lebih sering komunikasi terkait perdagangan dan aparatur negara,” katanya.
