Komparatif.ID, Jakarta– Menteri Perumahaan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) Maruarar Sirait melantik eks Pj Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd, sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan di Ruang Pendopo Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).
Pelantikan Imran berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2025 yang mengangkat Imran dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Mengangkat Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd, sebagai Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI,” bunyi keputusan itu.
Dalam sambutannya, Maruarar Sirait menyampaikan harapannya kepada Imran dan pejabat lain yang dilantik untuk dapat bekerja keras dalam mewujudkan visi besar KemenPKP, terutama dalam membangun 30 juta rumah rakyat, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Peduli UMKM dan Perkembangan Ekonomi, Pj Wali Kota Imran Terima SMSI Aceh Award 2023
Ara juga menegaskan target kerja akan segera disusun dalam bentuk matriks yang harus direalisasikan oleh para pejabat, termasuk eks Pj Wali Kota Lhokseumawe itu. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan kinerja mereka sesuai target ditetapkan.
“Mari kita bekerja keras dan fokus pada target yang telah ditentukan,” ujarnya.
Ia menambahkan kinerja para pejabat yang dilantik akan dievaluasi dalam waktu tiga bulan. Jika target tercapai, mereka akan melanjutkan tugasnya, namun jika hanya sedikit tercapai, waktu tambahan akan diberikan. Namun, jika tidak tercapai, maka akan ada perubahan posisi.
“Bekerja keras. Saya akan buat matriks target. Paling lama tiga bulan saya evaluasi. Kalau target tercapai, lanjut. Kalau hanya sedikit tercapai, saya beri waktu. Kalau tidak tercapai, saya ganti. Kita semua harus kerja dengan target,” tegasnya.
Selain Imran, ada tujuh pejabat lainnya yang dilantik, yaitu Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Azis Andriansyah, serta Inspektur Jenderal (Irjen) Heri Jerman.
Selain itu, ada juga dua Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan, Tasdiyanto, serta Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat, Budi Permana.
