Komparatif.ID, Banda Aceh—Sejak PT Kertas Kraft Aceh (KKA) berhenti beroperasi pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia harus mengimpor kertas kraft dari Rusia. Akibat perang antara Rusia dan Ukraina, kini pasokan kertas untuk bahan baku karung semen pun mengalami kendala.
Dari Bank Data Komparatif.id, setiap tahun Indonesia melalui PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menghabiskan uang Rp960 miliar untuk mendatangkan kertas kerung semen dari luar negeri.
Dilansir Katadata.co.id, yang dikutip Komparatif.id pada Rabu (10/8/2022), Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), Donny Arsal mengatakan stok kraft yang tersedia hanya tahan hingga September 2022. Guna memperpanjang masa stok kertas semen, PT Semen Indonesia melakukan subsitusi bahan baku yang sebelumnya menggunakan kertas kraft menjadi kertas jenis woven.
Di Serambi Mekkah, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, Senin (8/8/2022) menggelar pertemuan dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero, Kanwil Kehutanan Aceh, serta PT Serayu Makmur Kayuindo selaku calon investor.
Pertemuan itu sebagai upaya mempercepat revitalisasi atau menghidupkan kembali PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut dari beberapa pertemuan yang dilaksanakan sebelumnya.
“Sebelumnya pada 2 Juli lalu Wali Nanggroe telah melakukan pertemuan khusus dengan Direktur PT PPA di Jakarta,” kata Kabag Humas Katibul Wali NanggroeM. Nasir, Senin 8 Agustus 2022.
Pada pertemuan tersebut Wali Nanggroe mengatakan revitalisasi PT KKA adalah hal yang sangat penting bagi Aceh, dan juga bagi Indonesia. Ia menyakini, dengan diaktifkannya kembali Kertas Kraft Aceh akan sangat memberi dampak positif bagi perekonomian Aceh.
“Ini (revitalisasi PT KKA) satu hal yang bagus bagi Aceh. Karena kalau pabriknya berjalan kembali, masyarakat di Aceh, khususnya di Lhokseumawe dan Aceh Utara akan banyak mendapat pekerjaan. Termasuk pelabuhan akan hidup kembali,” kata Wali Nanggroe.
Selain itu, kehadiran PT KKA juga akan memberikan kontribusi bagi Republik Indonesia seperti yang telah pernah terjadi di masa-masa dahulu. “Di Indonesia tidak ada pabrik kertas kraft. Sekarang bahan baku dan kebutuhan kertas kraft Indonesia dari import. Jadi kalau PT KKA ini dihidupkan kembali, di Indonesia sudah ada pabrik kraft,” jelas Wali Nanggroe.
Dalam perkiraan Wali Nanggroe, jika PT KKA dapat direvitalisasi kembali, perusahaan tersebut akan mampu menyumbangkan 100 juta USD pertahun bagi negara.
Saat ini kata Wali Nanggroe, upaya untuk revitalisasi PT KKA masih terus diupayakan dengan membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan investor.
“Banyak aspek yang harus dibincangkan terlebih dahulu.”
Menanggapi pertemuan lanjutan dengan Wali Nanggroe, PT PPA mengatakan masih terus mempelajari dan mendiskusikan langkah-langkah yang harus ditempuh. “Sedang kita bicarakan langkah-langkahnya, termasuk langkah-langkah investor dan juga suplai bahan bakunya,” kata Yanuar Madyantoro Executive Vice President PT PPA.
Dari PT PPA turut hadir juga Theo Satria Direktur PT PPA Kapital dan Abdul Hafil Fuldin selaku Senior Spesialis Direktoral Investasi I dan Restrukturisasi PT PPA.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Serayu Makmur Kayuindo, Hasan, mengaku siap melakukan kegiatan investasi sesuai kebutuhan di Aceh, termasuk dalam rangka suplai bahan baku terhadap PT KKA yang akan direvitalisasi.
Ditutup Karena Tak Miliki Bahan Baku
Pemerintah melakukan pembubaran PT KKA yang ditetapkan melalui Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 11 Maret 2022.PT KKA juga telah berhenti beroperasi sejak tahun 2008.
Pembubaran PT KKA bersamaan dengan beberapa BUMN lainnya, menurut Menteri BUMN Erick Thohir, adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum, menuntaskan permasalahan yang selama ini belum terselesaikan, serta memberikan solusi terbaik untuk negara.
“Oleh karena itu, saya tegaskan BUMN-BUMN yang tidak sehat, sudah tidak beroperasi, terus merugi, dan tidak berkontribusi pada negara dan rakyat harus dibubarkan,” kata Erick Thohir.
Dilansir CNN Indonesia, penutupan (likuidasi) PT KKA, karena sudah lama tidak beroperasi karena tidak adanya bahan baku untuk produksi kertas kraft. Akibat masalah itu, operasional perusahaan mengalami masalah pada 2007 lalu.
Sebelum dilikuidasi oleh Erick Thohir, Menteri BUMN sebelumnya Dahlan Iskan sempat berusaha untuk menghidupkan kembali KKA. Ia pun pernah mengaku mendapat solusi atas masalah perusahaan tersebut yakni tidak tersedianya bahan baku kertas.
“KKA akan dihidupkan kalau bahan bakunya tersedia,” kata Dahlan Iskan, dikutip CNNIndonesia.com, pada September 2012.
Menurutnya saat itu, izin kepemilikan lahan hutan untuk bahan baku operasional KKA dimiliki oleh Prabowo Subianto dan Inhutani IV. Ia menilai Prabowo sudah merelakan haknya atas HTI lahan tersebut kepada Inhutani IV agar dapat memasok bahan baku ke KKA.
Izin lahan HTI yang merupakan hutan tanaman seluas 60 ribu hektar sempat bermasalah karena belum ada rancangan tata ruang. Sehingga lahan tersebut sebagian dimiliki Inhutani IV dan sebagian besar lainnya dimiliki Prabowo.
Awalnya KKA menjalani sejumlah program penyehatan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA diberikan dana talangan sebesar Rp51,34 miliar dan pinjaman dana restrukturisasi Rp141,61 miliar. Namun masih belum ada kejelasan hingga saat ini.
Dalam rangka menutup kerugian sebesar Rp354 miliar akibat operasional yang terhenti, KKA pernah menjalankan bisnis pembangkit listrik. Pada 2015, total aset perusahaan tersisa Rp669 miliar dengan total kewajiban Rp1,44 triliun.
Sepintas KKA
KKA didirikan pada 1983 dan disusul pembangunannya pada 1985 dengan nilai investasi mencapai US$424,7 juta. Pabrik ini mulai beroperasi pada 1989 dan memulai produksi komersial setahun kemudian.
Perusahaan ini berstatus sebagai BUMN karena 96,67 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Sementara 3,33 persen lainnya dimiliki oleh PT Alas Helau pabrik milik Prabowo Subianto.
Difungsikan sebagai produsen kertas kantong semen, pemerintah mengandalkan perusahaan ini untuk menciptakan swasembada kertas kantong dalam negeri.
Pabriknya berlokasi di zona industri Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
