Komparatif.ID, Banda Aceh—PT Harum Jaya, kembali harum namanya, setelah mendapatkan penghargaan Zero Accident (K3) Tahun 2024 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Tahun ini, PT Harum Jaya kembali mengulang prestasi tahun lalu, menjadi satu-satunya perusahaan jasa konstruksi di Aceh yang meraih penghargaan Zero Accident.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pj. Gubernur Aceh Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si. yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Mobduk) Aceh, Akmil Husein, SE., MSi.
Direktur PT Harum Jaya Mansur Syakban, menerima penghargaan tersebut pada acara Penganugerahan Penghargaan K3 Provinsi Aceh Tahun 2024 di Hotel Rasamala, Geuceu Kayee Jato, Kota Banda Aceh, Rabu (30/10/2024).
Baca juga: Kopiah Riman: Warisan Sultan Iskandar Muda yang Bertahan hingga Kini
PT Harum Jaya kembali menjadi satu-satunya perusahaan swasta jasa konstruksi daerah yang mendapatkan gelar Zero Accident yang telah dinilai berhasil melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam menekan angka kecelakaan kerja dan masih konsisten.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Mobduk) Aceh Akmil Husein dalam laporannya menyampaikan ada 65 perusahaan peraih penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2024. Perusahaan yang mempertahankan nihil kecelakaan terus bertambah. Pada tahun 2022, ada 43 perusahaan yang meraih penghargaan, dan pada tahun 2023 menjadi 60 perusahaan.
Dalam sambutan Pj Gubernur Aceh mengapresiasi kepada 65 perusahaan yang berkomitmen pada keselamatan kerja yang menunjukkan peningkatan sebesar 51,1 persen. Ini menjadi bukti bahwa semakin banyak perusahaan di Aceh yang sadar akan pentingnya K3 dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman.
Pihak PT Harum Jaya berterima kasih atas penghargaan Zero Accident tersebut. Dari 65 perusahaan PT.Harum Jaya Satu satunya perusahaan konstruksi swasta yang mendapatkan penghargaan tersebut.
Pihak perusahaan menyatakan, perusahaan di bidang konstruksi sangat berpeluang meningkatkan struktur usaha yang andal, tidak hanya sebatas legalitas, namun juga legitimasi kepercayaan dari masyarakat.
“Khusus dalam dunia konstruksi, hari ini kita tidak bisa lagi membenarkan budaya konstruksi yang buruk, sudah saatnya pelaku konstruksi bangkit ke arah profesionalitas dan berwawasan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,” sebut Mansur Syakban.
