Tuesday, 17 November 2026

Komparatif.ID

Situs Berita Aceh Inspirasi Indonesia

Nasional

Prabowo Kirim Surpres Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh ke DPR

Prabowo Kirim Surpres Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh ke DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: TNP Parlemen.

Komparatif.ID, Jakarta–Presiden Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UU Pemerintahan Aceh).

Surpres bernomor R-53 tertanggal 28 September 2026 itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (17/11/2026).

Surpres tersebut merupakan satu dari empat surat Presiden yang diterima pimpinan DPR untuk penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan sejumlah RUU.

Dengan diterimanya Surpres tersebut, proses revisi UU Pemerintahan Aceh memasuki tahapan berikutnya di parlemen. Lantas, bagaimana mekanisme pembahasan selanjutnya dan apa saja materi perubahan yang nantinya akan dibicarakan DPR bersama pemerintah?

Sebelum Presiden mengirimkan Surpres, RUU perubahan UU Pemerintahan Aceh telah lebih dahulu melewati tahapan pembahasan di internal DPR.

Pada 8 September 2026, Rapat Paripurna ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui RUU perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 menjadi usul DPR RI. Persetujuan tersebut diberikan setelah delapan fraksi menyampaikan pandangan dan persetujuan terhadap rancangan regulasi tersebut.

Baca juga: Menteri Hukum Target RUU Pemerintah Aceh Tuntas Tahun Ini

Sebelumnya, RUU itu merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna, statusnya berubah menjadi RUU usul DPR yang selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah.

UU Nomor 11 Tahun 2006 selama ini menjadi salah satu landasan utama pelaksanaan pemerintahan Aceh setelah kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Selain Surpres R-53 mengenai revisi UU Pemerintahan Aceh, Presiden juga mengirimkan Surpres R-54 terkait RUU tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan usul DPR RI.

Kemudian, Surpres R-55 berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sementara Surpres R-56 berkaitan dengan RUU tentang Kamar Dagang dan Industri.

Dasco juga menyampaikan pimpinan DPR menerima surat dari Menteri Keuangan RI Nomor S-662 tertanggal 23 September 2026. Surat tersebut berisi usulan tiga nama kantor akuntan publik (KAP) calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK tahun 2026.

Selain itu, DPR menerima surat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 115 tertanggal 20 Oktober 2026 mengenai usulan tiga nama KAP untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK tahun 2026.

Pimpinan DPR menyatakan seluruh surat yang diterima telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta mekanisme yang berlaku.

Tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *