Komparatif.ID, Banda Aceh– Pj Walikota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran meminta dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Provinsi Aceh tidak melakukannya setengah-setengah. Karena akan berdampak pada pengurangan kualitas bangunan.
Hal tersebut disampaikan oleh Pj Walikota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran, Kamis (13/10/2022) di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Rapat Koordinasi Bupati dan Walikota se-Aceh.
Pada kesempatan itu, Imran menyebutkan selama ini pembangunan –misalnya pasar—oleh SKPA tidak tuntas dalam satu tahun. Sehingga tidak segera fungsional. Padahal pasar yang tidak siap dibangun dalam satu tahun, akan berkurang kualitasnya karena degradasi.
Demikian juga dalam pembangunan kawasan kumuh, harus dibangun sampai tuntas. Jangan hanya karena mengejar kuantitas, justru tidak dapat menyelesaikan masalah yang menjadi persoalan di kawasan kumuh.
Baca juga: Setelah 15 Tahun “Pembangunan” Aceh Utara di Tangan “Awak Droe”
“Jangan tanggung-tanggung. Misalnya hanya dibagikan seng, bata. Karena material yang diecer seperti itu akan dijual oleh penerima manfaat. Kalau anggarannya hanya cukup untuk 100 unit rumah, maka bangunlah dengan jumlah tersebut. Jangan paksakan sampai 1000 penerima manfaat, tapi justru tidak berdampak pada perubahan,” ujar Imran.
Pj Walikota Lhokseumawe: Butuh Intervensi Pemerintah Aceh
Terkait perihal inflasi, Imran menyarankan Pemerintah Aceh melakukan intervensi ke daerah. Dengan jumlah fiskal yang kecil, Kota Lhokseumawe tidak akan mampu menangani sendiri persoalan inflasi. Apalagi tidak didukung oleh resi gudang/stokist.
“Untuk meminimalisir inflasi, produk lokal seharusnya berada di dalam resi gudang. Tapi kita tidak memiliki stokistnya. Saya kira ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Aceh,” katanya.
Imran juga menyebutkan Pemerintah Aceh perlu turun tangan sebagai wasit dalam upaya menyiapkan APBK yang lebih matang. Usulan-usulan yang dimasukkan oleh anggota DPRK Kota Lhokseumawe dapat diakomodir tetapi mengacu pada keadaan kota.
“Review-lah RAPBK Kota Lhokseumawe secara maksimal. Agar anggarannya benar-benar berfungsi untuk membangkitkan perekonomian dan pembangunan lainnya di Lhokseumawe,” kata Pj Walikota Lhokseumawe.
Dari sisi pembangunan infrastruktur di tepi laut, Imran berharap Pemerintah Aceh membangun tanggul pemecah ombak terlebih dahulu. Baru dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas lainnya.
Jilau itu tidak dilakukan, fasilitas yang telah dibangun akan sia-sia, karena pasti ambruk lagi bila dilamun ombak besar dan banjir rob. Demikian juga pembangunan saluran air sangat penting, karena Lhokseumawe juga mendapatkan banjir kiriman dari Aceh Utara tiap kali musim banjir tiba.
