Komparatif.ID, Banda Aceh– Pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh terus menunjukkan perkembangan. Seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana kini telah kembali beroperasi.
Kepala Pos Komando Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, dalam Konferensi Pers di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Komdigi, di Banda Aceh, Kamis sore, 19 November 2026, mengatakan capaian 100 persen pada jalan nasional merujuk pada pulihnya fungsi operasional, bukan berarti seluruh pekerjaan konstruksi telah selesai.
“Jadi, kadang-kadang salah membaca yang dimaksud dengan 100 persen itu bukan 100 persen secara konstruksi selesai, akan tetapi fungsi jalan untuk operasional sudah bisa dijalankan, walaupun sebagian tersambung dengan jembatan sementara. Tapi untuk konstruksi secara bertahap terus akan dilakukan,” kata Safrizal.
Ia menjelaskan, dari 1.638 ruas jalan daerah yang terdampak bencana, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional. Sementara itu, 93 ruas lainnya masih dalam proses perbaikan.
Untuk infrastruktur jembatan nasional, sebanyak 23 unit yang terdampak telah kembali berfungsi, meskipun sebagian masih menggunakan konstruksi sementara. Selain itu, terdapat 20 unit jembatan lainnya yang sedang dalam proses pembangunan.
Adapun untuk jembatan daerah, dari total 655 unit yang terdampak, sebanyak 386 unit atau 58,93 persen telah kembali berfungsi. Sisanya masih dalam penanganan, baik melalui pekerjaan konstruksi maupun pengerahan material dan tenaga kerja ke lokasi.
Menurut Safrizal, pemulihan jembatan daerah menghadapi tantangan tersendiri karena sebagian berada di wilayah terpencil. Pengerjaannya dilakukan melalui beberapa metode, termasuk kontrak dengan penyedia jasa dan kerja sama dengan TNI.
Di sektor perumahan, Safrizal menyebutkan masyarakat yang sebelumnya berada di pengungsian telah memperoleh penanganan melalui hunian sementara (huntara) maupun kembali ke rumah masing-masing. Dari sekitar 1,4 juta orang yang semula berada di pengungsian, sebanyak 99,83 persen telah tertangani.
Meski demikian, pemerintah kini mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara. Dari total rencana pembangunan 49.184 unit huntap, sebanyak 1.758 unit telah selesai dibangun.
Safrizal menjelaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui dua skema. Pertama, pembangunan secara komunal atau dalam satu kawasan permukiman oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedua, pembangunan secara in situ melalui anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni pembangunan rumah di atas tanah milik masing-masing warga.
Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan, Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, telah menandatangani perubahan metodologi pelaksanaan pembangunan rumah in situ. Melalui kebijakan tersebut, sebagian anggaran pembangunan akan ditransfer kepada bendahara daerah untuk dikoordinasikan oleh bupati dan wali kota.
Dengan mekanisme itu, Safrizal menjelaskan pembangunan tidak hanya dilaksanakan pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan penyedia jasa perumahan yang dikoordinasikan pemerintah kabupaten dan kota.
Kebijakan tersebut sekaligus diharapkan membuka ruang bagi pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan rumah masyarakat terdampak bencana.
Baca juga: Kasatgas PRR Minta BPBD hingga Bulog Siaga Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem di Aceh
Safrizal mengatakan, percepatan pembangunan huntap masih bergantung pada kesiapan lahan. Di Aceh Utara, misalnya, dari enam lokasi pembangunan perumahan, masih terdapat satu lokasi yang belum menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Salah satu kendalanya berkaitan dengan perbedaan penilaian harga tanah antara hasil penilaian dan harapan masyarakat.
Selain itu, terdapat lokasi yang secara administratif telah tersedia, tetapi membutuhkan pematangan lahan sebelum pembangunan dapat dimulai.
Pada sektor pelayanan dasar, Safrizal menjelaskan seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu di Aceh telah kembali beroperasi 100 persen. Rumah Sakit Tamiang, yang sebelumnya terendam banjir hingga dua meter, juga telah kembali melayani masyarakat meskipun pekerjaan peningkatan fasilitas masih berlangsung.
Untuk perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat, penyaluran bantuan isi hunian telah mencapai Rp729 miliar, bantuan jaminan hidup (jadup) Rp709 miliar, dan bantuan stimulan ekonomi Rp698 miliar. Safrizal menyebutkan, ketiga jenis bantuan tersebut telah teralokasi 99 persen.
Namun Safrizal menjelaskan masih terdapat usulan masyarakat yang perlu diverifikasi ulang, terutama pengajuan yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Pemerintah, kata dia, tetap membuka kemungkinan untuk memproses kembali usulan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan setelah dilakukan pemeriksaan.
Adapun bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang melalui BNPB mencakup 17.742 rumah rusak ringan dengan alokasi Rp266 miliar serta 12.000 rumah rusak sedang dengan alokasi Rp387 miliar. Total bantuan untuk kedua kategori tersebut mencapai Rp653 miliar.
Proses verifikasi dilakukan secara berlapis dengan melibatkan Dukcapil, Badan Pusat Statistik (BPS), tim teknis, serta pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sementara itu, dana tunggu hunian (DTH) untuk 18.422 penerima dilaporkan telah ditransfer seluruhnya atau mencapai 100 persen. Meski demikian, Satgas PRR akan mencocokkan kembali data penerima menyusul adanya laporan sejumlah kepala daerah mengenai masyarakat yang belum menerima bantuan.
Pada pemulihan aktivitas ekonomi, sebanyak 115 dari 127 pasar terdampak di Aceh telah kembali beroperasi. Sebanyak 12 pasar lainnya masih dalam penanganan. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan lokasi ekonomi baru, termasuk kawasan di Mendale, Aceh Tengah, di tepi Danau Laut Tawar yang diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus pariwisata setelah kawasan sebelumnya rusak akibat longsor.
Di sektor pertanian, 57.171 hektare sawah yang mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Safrizal menyampaikan, berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, penanganan sawah rusak ringan dan sedang terus dilaksanakan. Sebanyak 24.000 hektare telah selesai direhabilitasi atau 77 persen.
Untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah masih mengidentifikasi lahan yang dapat dikembalikan menjadi sawah dan lahan yang tidak memungkinkan lagi untuk difungsikan sebagai area persawahan. Sebagian lahan yang tidak dapat dipulihkan sebagai sawah akan diarahkan menjadi kebun.
Pada sektor kelautan dan perikanan, dampak bencana mencakup kerusakan tambak seluas 30.000 hektare serta 1.953 unit keramba. Safrizal menyebutkan, penanganan sektor tersebut telah menyerap anggaran sekitar Rp400 miliar. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga merencanakan tambahan program pemberdayaan untuk sektor kelautan dan perikanan pada 2027.
Pemulihan infrastruktur dasar lainnya juga menunjukkan perkembangan. Pasokan listrik yang sebelumnya sempat mengalami pemadaman luas kini telah pulih 100 persen. Sebanyak 156 SPBU yang terdampak juga seluruhnya kembali beroperasi. Demikian pula 11 SPBE dan 131 agen LPG yang sebelumnya mengalami kerusakan telah pulih seluruhnya.
Di sektor telekomunikasi, sebanyak 3.815 menara BTS yang terdampak dilaporkan telah kembali berfungsi 100 persen.
Untuk penyediaan air bersih, dari target pembangunan 1.434 sumur bor di Aceh, sebanyak 920 unit telah selesai, sedangkan 514 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan. Safrizal mengatakan, sejumlah pemerintah daerah juga telah mengusulkan penambahan titik sumur bor dan optimalisasi layanan PDAM, termasuk di Aceh Timur dan Aceh Tamiang.
Adapun pembangunan fasilitas MCK telah menyelesaikan lima unit, sementara 18 unit lainnya masih dalam proses.
Meski berbagai sektor mulai pulih, Safrizal mengakui penanganan sungai dan muara masih menjadi pekerjaan besar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
Berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum per 18 November 2026, dari target normalisasi 31 sungai, baru 10 sungai yang selesai ditangani. Sebanyak 21 sungai lainnya masih dalam proses.
Pemerintah memperkirakan program normalisasi sungai membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun karena panjang alur sungai yang harus ditangani cukup besar.
Selain normalisasi sungai, pemerintah merencanakan pembangunan 40 bendungan atau sabodam untuk mengendalikan aliran air dari kawasan hulu. Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan yang melintasi Aceh Tengah, Bener Meriah, hingga Bireuen. Di kawasan tersebut direncanakan pembangunan empat sabodam untuk menahan aliran air agar tidak langsung mengalir deras menuju kawasan hilir dan pesisir.
Dari total 40 sabodam yang direncanakan, sebagian masih dalam proses pelelangan dan seluruh pekerjaan konstruksi ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Sementara itu, dari 23 muara yang menjadi sasaran penanganan, baru dua yang selesai dikerjakan dan 21 lainnya masih dalam proses.
Safrizal mengatakan, pemerintah telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan sungai dan muara, terutama di kawasan yang mengalami sedimentasi, penyempitan alur, dan penurunan kapasitas tampung air.
Untuk mendukung pekerjaan tersebut, Kementerian ESDM juga telah menerbitkan pedoman yang memberikan kewenangan kepada bupati dan wali kota untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan material galian C dari sungai. Material tersebut dapat digunakan untuk mendukung normalisasi sungai sekaligus memenuhi kebutuhan bahan bangunan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
Konferensi pers yang digelar di Balmon, dimoderatori oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya, ikut dihadiri oleh Pj Sekda Aceh Taufik, S.T.




