Karena perubahan titik koordinat, empat pulau yang dulunya masuk wilayah Aceh, kini berada dalam administrasi Sumatera Utara. Pulau-pulau itu Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang. Dari peta terbaru, keempat pulau itu ada di wilayah perairan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah menyurati Kementerian Dalam Negeri. Surat tersebut berisi “protes” terhadap Kepmendagri Nomor 051-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi dan Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021, yang diteken pada 14 Februari 2022.
Dalam surat “protesnya” Nova menyebutkan ada kekeliruan dalam penyampaian informasi hasil ferivikasi dan pembakuan nama rupabumi di Aceh sehingga nama dan koordinat dari empat pulau [yang berganti menjadi wilayah Tapanuli Tengah, Sumut] tidak sesuai dengan kondisi ril di lapangan. Empat pulau itu sesuai dengan bukti-bukti kuat merupakan pulau yang berada di bawah wilayah Pemerintah Aceh.
Dalam surat keberatan itu Nova Iriansyah menjelaskan riwayat panjang penyelesaian status kawasan itu, tapi tidak kunjung mendapatkan titik terang. Pemerintah Aceh sangat terkejut Ketika tiba-tiba mengetahui Pemerintah Pusat telah menerbitkan Kepmendagri Nomor 051-145 Tahun 2022.
Di Aceh, setelah surat Gubernur Aceh beredar luar, sejumlah tokoh politik mulai saling serang. Ada yang menyerang Nova Iriansyah, ada pula yang menyerang Dirjen Adwil Kemendagri yang dijabat oleh Dr. Safrizal, yang juga putera Aceh yang berkarir di level nasional. Safrizal dianggap tidak mau membela Aceh.
Perilaku saling menyalahkan tentu bukan hal baru dalam dinamika politik kita. Apalagi jelang pemilu. Safrizal diserang karena ia disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Pj Gubernur Aceh. Bagi sebagian orang–yang berbeda dukungan– “melipat” Safrizal dalam koper merupakan cara agar jagoan mereka menjadi sosok ideal. Konon lagi mencari hal negatif dari lelaki kelahiran Banda Aceh, 21 April 1970, termasuk susah.
Tapi bagi kita Aceh, yang jumlah orang-orang hebat di level nasional dapat dihitung dengan jari, perilaku saling mendongkel ketika ada masalah, merupakan tindakan yang justru tidak menguntungkan diri sendiri. Karena itu membuat sesama Aceh akan semakin berjarak.
Terlalu banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Realisasi butir-butir MoU Helsinki ke dalam UU Indonesia masih banyak yang belum terlaksana. UU Nomor 11 Tahun 2006 yang sudah lahir, masih memiliki sejumlah kendala. Banyak produk turunannya yang belum lahir.
Kembali ke persoalan berpindahnya empat pulau di Aceh Singkil ke wilayah Sumatera Utara, kiranya harus cepat dicarikan solusi. Semua pihak, khususnya anggota Forbes Aceh di DPR RI, Gubernur Aceh dan perangkatnya, serta orang-orang Aceh baik di Kemendagri maupun di kementerian yang lain, termasuk tokoh politik besar seperti Surya Paloh, harus segera duduk bersama.
Bila melihat sejarah dan titik koordinat lama, benar seperti disampaikan oleh Gubernur Nova Iriansyah bahwa itu wilayahnya Aceh, tapi bila merujuk koordinat seperti dalam peta rupabumi yang terbaru, maka itu masuk wilayah Sumut.
Persoalan Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Panjang, tidak akan selesai bila kita sibuk mencari kambing hitam. Ketimbang menghabiskan energi untuk saling menunjuk hidung kawan sendiri, apakah tidak sebaiknya semua orang-orang hebat itu bersatu, lalu bersama-sama menuntaskan perkara tersebut? Saya kira bersatu untuk menemukan solusi, jauh lebih baik, ketimbang saling mencari kekurangan, konon lagi hanya sekadar untuk kekuasaan.
