PDIP Dorong Banjir Sumatra Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional

Guru Besar Aceh Diminta Desak Presiden Tetapkan Banjir Aceh sebagai Bencana Nasional PDIP Dorong Banjir Sumatra Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional Hak Atas Informasi Kebencanaan, Refleksi Bencana Hidrometeorologi Aceh
Rumah masyarakat rusak parah usai diterjang banjir bandang di Aceh Tamiang. Foto: ANTARA/Syifa Yulinnas.

Komparatif.ID, Jakarta— Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mendukung agar banjir Sumatra yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional.

Menurut Hasto, peningkatan status tersebut diperlukan mengingat jumlah korban yang terus bertambah dan kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Ia menyebut aspirasi itu muncul langsung dari masyarakat yang terdampak, termasuk melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP yang diturunkan ke lokasi bencana untuk membantu penanganan darurat sekaligus mengumpulkan data lapangan.

“Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional,” kata Hasto melansir detik, Minggu (7/12/2025).

Ia menilai peningkatan status itu penting untuk mempercepat koordinasi serta mobilisasi sumber daya negara dalam menangani bencana.

Baca juga: Korban Meninggal Banjir Sumatra Tembus 914 Jiwa, Aceh Tertinggi

Dengan status bencana nasional, pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat bekerja lebih efektif, baik dalam penyediaan logistik, medis, maupun upaya pemulihan infrastruktur yang rusak.

Selain itu, Hasto menegaskan perlunya langkah strategis untuk mencegah kejadian serupa. Ia menilai banjir besar yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga persoalan ekologis akibat kebijakan alih fungsi lahan.

Fenomena kayu-kayu hanyut saat banjir, menurutnya, menjadi indikator adanya aktivitas yang tidak sesuai dengan tata kelola lingkungan.

“Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres,” ujarnya.

Ia menyebut perlunya koreksi menyeluruh terhadap kebijakan kehutanan, termasuk menghentikan konversi hutan menjadi perkebunan sawit dan memperkuat upaya moratorium hutan.

Artikel SebelumnyaPetugas Medis Turun ke Posko Pengungsian Blang Kubu Peudada Besok
Artikel SelanjutnyaBupati Aceh Selatan Dinilai Tak Miliki Sense of Crisis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here