Komparatif.ID, Banda Aceh–Salah satu strategi Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah, yaitu dengan membangun Proyek Strategis Nasional (PSN).
PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Landasan hukum PSN adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020.
Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Unsur kriteria dasarnya adalah kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sepanjang tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau.
Kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan nasional, serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau. Sementara itu, kriteria operasional yang harus dipenuhi adalah adanya kajian pra studi kelayakan dan nilai investasi harus di atas Rp100 miliar atau proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Provinsi Aceh merupakan salah satu Kawasan yang mendapatkan sejumlah PSN. Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada sektor jalan dan jembatan, Aceh mendapatkan PSN dalam dua sektor.
Pertama, sektor jalan dan jembatan, Aceh mendapatkan PSN untuk proyek jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh, bagian dari delapan ruas jalan Trans Sumatera. Kemudian jalan tol Binjai-Langsa, jalan tol Langsa-Lhokseumawe, dan jalan tol Lhokseumawe-Sigli.
Sektor bendungan dan irigasi, Provinsi Aceh mendapatkan PSN bendungan Keureuto, bendungan Rukoh, bendungan Tiro, pembangunan jaringan irigasi daerah Irigasi Lhok Guci, pembangunan jaringan irigasi daerah Irigasi Jambo Aye Kanan.
Dalam laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Semester 1 2021, Ketua Tim Pelaksana, Wahyu Utomo menyebutkan, Sejak awal tahun hingga medio 2021, ekonomi Indonesia masih terus mengalami guncangan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Pagebluk sempat memperlambat roda perekonomian dan memunculkan gaya hidup baru (new normal). Tidak luput dari dampak pandemi, pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan seperti melambatnya kegiatan konstruksi karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menurunnya demand akibat perlambatan ekonomi, serta adanya kebijakan realokasi APBN yang diprioritaskan untuk penanganan dampak COVID-19.
Meski demikian, pada kuartal II tahun 2021, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh 7,07% (year on year), lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Dari sisi permintaan, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 8,06% (year on year) dan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,93% (year on year).
Dari sisi persediaan, sektor lapangan usaha juga mengalami perbaikan di mana sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 25,10% (year on year) serta sektor akomodasi dan makanan minuman tumbuh sebesar 21,58% (year on year). Membaiknya perekonomian global juga mendorong ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78% (year on year), sementara itu impor tumbuh sebesar 31,22% (year on year).
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi untuk mendorong Kembali perekonomian nasional. Pasalnya, pembangunan dan operasional proyek secara nyata mampu menyerap tenaga dalam jumlah besar. Oleh karena itu, KPPIP telah merumuskan berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti ketersediaan pendanaan dan melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong percepatan proyek agar penyediaan lapangan kerja dapat segera terwujud.
Pada semester I tahun 2021, KPPIP telah mendukung penetapan Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya yakni melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
Di tengah tantangan pandemi yang belum berakhir, KPPIP berhasil mendorong penyelesaian 6 (enam) proyek PSN dengan total nilai investasi Rp 13.509 miliar pada semester I tahun 2021. Dengan capaian tersebut, terdapat 18 proyek PSN (sesuai daftar PSN pada Perpres No. 109 Tahun 2021) yang selesai. KPPIP juga berhasil mendorong 8 proyek PSN untuk dapat masuk dalam tahap beroperasi sebagian. Secara akumulatif, jumlah PSN yang direncanakan selesai sampai dengan akhir Desember 2021 sebanyak 135 proyek.
Bagaimana dengan Proyek Strategis Nasional di Aceh? Dalam laporan tersebut disebutkan PSN yang didorong Sebagian Semester 1 tahun 2021 adalah Jalan Tol Sigli- Banda Aceh pada 2 ruas yaitu seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang), dan seksi 3 (Jantho-Indrapuri).
Hasil update data terakhir, bertambah satu ruas lagi yaitu seksi 2 (Seulimum-Jantho) yang mulai beroperasi pada mudik Idulfitri 2022.
Bagaimana dengan proyek-proyek PSN lainnya di Aceh?
Data pendukung: Wikipedia.
